Polemik Sekolah Militer untuk Siswa Nakal, Dedi Mulyadi Sore Ini Temui Menteri HAM

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Polemik program pendidikan militer yang gencar diselenggarakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai pro kontra hingga kritikan dari berbagai pihak.

Dua di antaranya yang menentang adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM.

Setelah menjadi polemik, Dedi Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai, Kamis (8/5/3025).

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu tiba di kantor KemenHAM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekira pukul 15.35 WIB.

Dedi datang dengan pakaian khasnya. Mulai dari sepatu sampai tetopong yang digunakan berwarna putih.

Setibanya di lokasi, Dedi pun sempat terkejut saat melihat banyak pewarta yang sudah menunggu di lobby. 

Dia langsung menuju lantai atas untuk berdialog dengan Menteri HAM, Natalius Pigai.

Fokus pada diskusi dengan Menteri HAM Kali ini adalah seputar kebijakan Dedi Mulyadi soal pengiriman siswa nakal ke barak militer.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menggulirkan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer, mulai 2 Mei 2025.

Pelajar yang dikirim ke barak militer antara lain karena terlibat tawuran, merokok di lingkungan sekolah, hingga menyalahgunakan narkoba. 

Mereka dikirim ke barak atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan, sampai enam bulan.

Kebijakan tersebut pun menuai sorotan publik, termasuk Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zainal Arifin.

Zainal khawatir kebijakan itu berdampak pada penegakan hak asasi manusia hingga mempersempit ruang supremasi sipil.

"Misalkan seperti yang terjadi di Jawa Barat, anak-anak dimasukkan ke barak militer. Ini tentu saja sangat merusak sekali sistem demokrasi kita, iklim demokrasi kita yang nantinya akan berakibat kepada penegakan hak asasi manusia dan kemudian akan mempersempit ruang-ruang supremasi sipil," kata Zainal di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Dia menyoroti kepemimpinan saat ini merupakan bagian untuk mengembalikan kejayaan Orde Baru. Apalagi  adanya usulan untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto.