Mayoritas Pekerja di Jabar Masih Berpendidikan Rendah, lebih dari 50 Persen hanya Lulus SD-SMP

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mayoritas penduduk bekerja di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh lulusan dengan tingkat pendidikan rendah. 

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, hingga Februari 2025, sebanyak 55,87 persen pekerja di provinsi ini hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih rendah.

Dari total pekerja, sebanyak 9,35 juta orang atau sekitar 37,42 persen hanya menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah. 

Sementara itu, lulusan SMP tercatat sebanyak 4,61 juta orang atau 18,45 persen.

Baca juga: Menguatkan Infrastruktur dan UMKM Sebagai Pilar Peningkatan Ekonomi Jawa Barat Menuju Target 7Persen

Sebaliknya, kelompok penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi, seperti lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3, hanya berjumlah 2,09 juta orang atau setara 8,36 persen dari total pekerja. 

Angka ini bahkan mengalami penurunan dari Februari 2024 yang mencapai 9,15 persen. Penurunan tersebut mulai tampak sejak Agustus 2024.

Sementara itu, lulusan Diploma I/II/III hanya menyumbang 2,47 persen dari populasi pekerja atau sekitar 620 ribu orang. Adapun lulusan SMK mencapai 3,78 juta orang (15,11 persen) dan lulusan SMA sebesar 4,54 juta orang (18,19 persen).

Menangapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI), Prof. Cecep Darmawan menilai kondisi tersebut cerminan dari rata-rata lama sekolah yang masih di jenjang rendah. 

“Data ini memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Rata-rata lama sekolah di Jawa Barat masih belum mencapai jenjang SMP, sehingga wajar jika mayoritas pekerja di sini hanya lulusan SD atau SMP,” ujar Cecep, kepada Tribunjabar.id, Rabu (7/5/2025). 

Ia menambahkan, kondisi ini tidak semata-mata karena adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri (DUDI), tetapi lebih kepada dasar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.

“Kalau kita bicara soal ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, itu soal lain. Tapi untuk saat ini, persoalan utamanya adalah rata-rata lama sekolah masyarakat kita yang masih rendah,” lanjutnya.

Cecep juga menyoroti rendahnya keterampilan (skill) para pekerja yang berasal dari kelompok berpendidikan rendah. 

Ia menilai bahwa program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sebenarnya bisa menjadi solusi, asalkan dilakukan secara tepat sasaran.

“Jenis vokasinya harus sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kurikulumnya juga harus diperkuat dan disesuaikan dengan tuntutan lapangan kerja,” jelasnya.