Tumbuhkan Karakter, Kepala SMAN 1 Bandung Dukung Program Pendidikan Militer Bagi Siswa di Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala SMAN 1 Bandung, Tuti Kurniawati, mendukung progam pendidikan militer bagi siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Pasalnya, program tersebut merupakan langkah yang baik dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter yang kuat pada siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat.

Bahkan, menurut dia, program pendidikan militer itu seharusnya menjadi agenda rutin tahunan bagi para siswa di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah Kota Bandung.

"Pada prinsipnya kami setuju dan mendukung program Pemprov Jabar ini untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter baik pada siswa," ujar Tuti Kurniawati saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Sabtu (26/4/2025) malam.

Ia mengatakan, seluruh siswa baru di kelas X dapat menjadi sasaran utama dalam program itu, dan durasi pelaksanaannya tidak terlalu lama, yakni selama empat hari hingga maksimal satu pekan.

"Dalam artian tidak dipilih siswa-siswa tertentu untuk mengikuti program ini, dan masing-masing sekolah bisa mengemas atau menamakan programnya berbeda-beda," kata Tuti Kurniawati.

Namun, secara konteks dan substansinya sama, yaitu pengembangan pendidikan karakter pada peserta didik di jenjang SMA, SMK, MA, atau sederajat.

Selain itu, programnya pun bisa diberi nama Bela Negara, Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah (LDKS) atau lainnya sesuai kebijakan masing-masing sekolah.

"Jika hal ini menjadi salah satu concern Pemprov Jabar dalam menumbuhkembangkan karakter yang baik dan kuat, maka kami merasa program ini harus didukung," kata Tuti Kurniawati.

Tuti menyampaikan, selain prosesnya yang seragam, tentunya akan ada support lainnya dari Pemprov Kabar dari mulai proses dan teknis pelaksanaan, tempat, fasilitator serta lainnya yang relatif sama di tiap sekolah.

Pihaknya mengakui, selama ini sekolah biasanya menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan apapun, sehingga diharapkan program pendidikan militer bisa dilaksanakan secara seragam.

Namun, Pemprov Jabar pun harus menentukan kriteria siswa yang mengikuti program itu, misalnya, hanya siswa tertentu yang dalam tanda kutip memerlukan sentuhan penguatan karakternya atau seluruh siswa di level dan jenjang tertentu.

"Penentuan sasaran ini untuk mencegah munculnya stigma khusus bagi siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti program tesebut, karena dalam kegiatan LDKS biasanya hanya diikuti siswa kelas X," ujar Tuti Kurniawati.

Diberitakan sebelumnya, Langkah berani akan segera diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan menginisiasi program pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan MA sederajat.

Program percontohan ini direncanakan mulai bergulir pada 2 Mei 2025 dan menjadi salah satu gebrakan baru di dunia pendidikan.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa uji coba pendidikan militer ini akan dilakukan di beberapa sekolah yang telah ditetapkan sebagai pilot project.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ungkap Dedi dalam keterangan resminya pada Sabtu (26/4/2025).