Lahan Sudah Siap, Sekolah Rakyat untuk Anak Tak Mampu Segera Dibangun di Cirebon
Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mempercepat rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mempercepat rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, percepatan dilakukan melalui survei awal calon lokasi pembangunan yang digelar bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Selasa (22/4/2025) lalu, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
"Saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat."
Baca juga: SMP Negeri 18 Kota Cirebon Diusulkan jadi Sekolah Rakyat Kemensos karena Jumlah Murid Makin Menurun
"Kabupaten Cirebon siap membangun Sekolah Rakyat. Harapannya, generasi muda dari keluarga miskin bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan menjadi agen perubahan," ujar Fitriani, Sabtu (26/4/2025).
Ia menjelaskan, sasaran utama dari pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah masyarakat miskin yang masuk dalam desil satu dan dua berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada warga kurang mampu dan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Cirebon.
"Pembangunan fisik Sekolah Rakyat ditargetkan berlangsung mulai Agustus 2025 hingga Mei 2026, dan operasionalnya diharapkan bisa dimulai pada tahun ajaran 2026," ucapnya.
Sementara itu, Tim Surveyor Kementerian PU, Nikolas Ananto menyampaikan, survei awal dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi, baik dari aspek legalitas maupun kondisi fisik lahan.
"Lahan yang ditinjau secara umum telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, meskipun luasan idealnya adalah 6,38 hektare."
"Dengan batas minimum 5 hektare, lahan seluas 5,7 hektare ini masih bisa diterima," jelas Nikolas.
Ia menambahkan, kondisi lahan yang datar dan subur serta berada di kawasan permukiman menjadi nilai tambah bagi lokasi tersebut.
Menurutnya, hasil survei akan disusun dalam bentuk paparan untuk disampaikan kepada pimpinan di Kementerian PU sebagai bahan pertimbangan keputusan lanjutan.
Baca juga: Jabar akan Siapkan 2 Lokasi untuk Bangun Sekolah Rakyat, Sudah Diverifikasi Kemensos
"Jika hasil survei dinyatakan layak, maka proyek akan segera masuk tahap perencanaan teknis oleh konsultan perencanaan, sebelum pekerjaan fisik dimulai," katanya.
Rencananya, Sekolah Rakyat ini akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, lapangan, serta rumah dinas untuk kepala sekolah dan guru.
Daftar 20 PTN Penerima KIP Kuliah Terbanyak, Termasuk di Jabar, Rekomendasi Daftar SNBP 2026 |
![]() |
---|
Bupati Pangandaran Dorong Penguatan Nilai Keagamaan dengan Perbup Pondok Pesantren |
![]() |
---|
Perbaikan Telan Rp 229 Juta, Lapangan Desa Bungko Cirebon hanya Diurug Tanah Empang dan Becek |
![]() |
---|
Guru yang Lecehkan Murid di Cirebon Dikabarkan Ditangkap, Polisi Buka Suara: Masih Pemeriksaan Saksi |
![]() |
---|
4 Tenaga Pendamping Desa di Cirebon Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pajak, Rugikan Negara Rp 2,9 M |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.