Kementerian LH dan Inggris Bahas Isu Transisi Energi hingga Pengelolaan Sampah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Menteri Iklim Kerajaan Inggris, Kerry McCarthy, membahas berbagai isu strategis termasuk perubahan iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Hanif mengapresiasi atas hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang sudah terjalin lebih 75 tahun. Dia meyakini, dengan adanya deklarasi joint statement antara Presiden RI, Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, kerjasama kedua negara akan semakin kuat dan strategis.

"Komitmen Indonesia dalam menjaga target suhu global di bawah 1,5 derajat celcius. Indonesia menargetkan puncak emisi gas rumah kaca pada 2030, dan net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Folu). Kami berupaya mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," kata Hanif melalui siaran tertulis, Jumat (18/4/2025).

Selain itu, dia menyebut upaya menurunkan emisi, penting adanya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemda, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

"Kami menyambut baik kelanjutan kerjasama UK Pact yang kini bermitra dengan Kementerian LH dalam pengembangan kebijakan carbon pricing dan carbon tax. Indonesia telah memulai perdagangan karbon melalui Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), namun masih perlu pengembangan signifikan," katanya.

Lanjutnya, pemerintah pun tengah memperkuat sistem registri karbon nasional yang transparan, efisien, dan dapat diakui secara global.

Dalam isu pengelolaan sampah, Hanif menyoroti urgensi penanganan sampah plastik, terutama di wilayah wisata seperti Bali. Dia mendorong pengurangan sampah dari hulu melalui penerapan ekonomi sirkular dan mempercepat program waste to energy serta pengelolaan sampah laut.

"Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir menjadi salah satu pilar utama transformasi menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Pada isu keanekaragaman hayati, kata Hanif, Indonesia terus memperkuat strategi konservasi melalui pengembangan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), serta upaya integrasi valuasi jasa lingkungan antara kredit karbon dan keanekaragaman hayati.

"Kami telah menerima concept note dari Kerajaan Inggris yang kini sedang ditelaah tim teknis untuk ditindaklanjuti menjadi dokumen kerja sama formal. Kami berharap proses ini dapat dipercepat melalui komunikasi intensif antarkementerian. Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan berbagai peluang kerja sama masa depan di sektor lingkungan. Kami yakin, hal ini akan membawa manfaat besar bagi kedua negara," ujarnya.(*)