Ketua GRIB Jabar Sebut Gebrakan Dedi Mulyadi Soal Pemberantasan Preman Tendensius, Beri Balasan

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan. 

Baca juga: Sosok Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu dan Minta Berantas Preman di Birokrasi

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. 

"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."

"Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat," ujarnya. 

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi."

"Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.