Dedi Mulyadi Panggil Supian Suri Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN: Wali Kota Baru, Masih Latihan

TRIBUNJABAR.ID - Begini nasib Wali Kota Depok Supian Suri setelah mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik memakai mobil dinas.

Kebijakannya itu pun langsung membuat nama Supian Suri menjadi sorotan.

Akan tetapi, kebijaka Supian Suri menuai kecaman dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kini, Dedi Mulyadi akan memanggil para bupati dan wali kota se-Jabar pada 8 April 2025 mendatang.

Dedi mengatakan Wali Kota Depok Supian Suri akan dipanggil juga buntut memperbolehkan ASN mudik dengan mobil dinas.

"Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok," ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dedi megatakan, dirinya ingin hal serua tidak terjadi lagi.

Sehingga, ia akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jabar.

"Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," ucapnya.

Baca juga: Sosok Supian Suri, Wali Kota Depok yang Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Dipanggil Dedi Mulyadi

 Sementara itu, Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok. 

Dia menyadari bahwa Walkot Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana. 

"Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan," imbuh Dedi.

Ditegur Wamendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan potensi kerugian negara yang bisa timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh ASN untuk mudik.

Bima menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut.

"Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas," ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara. 

"Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara," sambungnya.

Meski saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja.

Ia menerangkan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya.

"Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak," ucap Bima. 

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. 

"Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja," imbuhnya.

Alasan Supian Suri Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai. 

“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025). 

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleBews.