BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Salurkan Dana Rp 7,69 Triliun Untuk Cegah Kemiskinan di Jabar
BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmennya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penulis: Putri Puspita Nilawati | Editor: Siti Fatimah
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmennya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program ini mencakup perlindungan menyeluruh bagi pekerja formal maupun informal, memberikan manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian,jaminan pensiun dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di tengah berbagai risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, sekaligus mendorong terciptanya rasa aman dan produktivitas yang lebih tinggi dalam dunia kerja.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo, mengatakan siap untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam melayani, melindungi serta mensejahterakan para pekerja dan keluarganya.
"Untuk Provinsi Jawa Barat, di periode tahun 2024 BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat telah menyalurkan dana klaim sebesar Rp.7,69 Triliun dari 493.258 Tenaga Kerja," kata Kunto saat media gathering di Tilu Kitchen, Jalan Riau, Rabu (26/3/2025).
Dana tersebut pun terbagi untuk jaminan kecelakaan kerja,Rp 694 miliar, jaminan kematian Rp 597 miliar, jaminan hari tua Rp 5,99 triliun, jaminan pensiun Rp 329 miliar, jaminan kehilangan pekerjaan Rp 7,69 triliun.
"Sementara itu periode bulan Januari hingga Maret tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat telah menyalurkan dana klaim sebesar Rp 2,12 triliun dari 134.130 tenaga kerja," ucapnya.
Dana tersebut terbagi untuk jaminan kecelakaan kerja Rp 175 miliar, jaminan kematian Rp 177 miliar, jaminan hari tua Rp 1,67 triliun, jaminan pensiun Rp 63,7 miliar, jaminan kehilangan pekerjaan Rp 28,2 miliar.
Kunto menambahkan, kolaborasi dengan media merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, saya yakin kita bisa bersama-sama membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan program jaminan sosial ini secara optimal dengan memastikan apapun pekerjaannya sudah mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.
BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menegakkan kepatuhan di kalangan perusahaan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah ini, lanjut Kunto, merupakan wujud nyata dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja tidak hanya mendapatkan jaminan atas risiko kerja, tetapi juga memiliki kepastian perlindungan dalam menghadapi risiko-risiko sosial ekonomi yang tidak terduga.
Dalam mendukung upaya ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan komitmen penuh untuk mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya pekerja informal, agar mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan ekosistem desa, yang menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat.
"Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberdayakan pekerja desa seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja harian lepas lainnya, sehingga mereka dapat memahami dan merasakan manfaat dari program
ini," ucapnya.
Kolaborasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Jawa Barat yang saat ini sebesar 35,6 persen atau 6,5 juta .
Kunto menyebutkan diharapkan tahun 2025 ini dapat meningkat mencapai 51,3% atau 9,5jt pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera.
Dengan optimalisasi potensi desa serta dukungan aktif dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja di seluruh Jawa Barat.
Hal ini menjadi salah satu wujud keberpihakan terhadap perlindungan tenaga kerja yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi daerah.
“Risiko kecelakaan kerja dan kematian dapat terjadi kepada siapa saja, di mana dan kapan saja. Oleh karena itu penting bagi kita semua para pekerja untuk turut serta dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan agar dapat Kerja Keras Bebas Cemas,"
"Jangan sampai kita memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program BPJS Ketenagakerjaan tapi kita sendiri tidak terlindungi. Karena program ini sangat bermanfaat bagi kita semua para pekerja apapun pekerjaannya,” tutup Kunto.
24 Ribu Penerima BSU Bandung Diminta Segera ke Kantor Pos, Belum Cairkan Bantuan |
![]() |
---|
Anggota DPRD Jabar Cucu Sugiarti Berharap Semua Tenaga Kerja dapat Perlindungan Jaminan Sosial |
![]() |
---|
Taufik Nurrohim: RPJMD Adalah Dokumen Arah Pembangunan, Bukan Sekadar Administrasi |
![]() |
---|
Taufik Nurrohim: “Lembur Diurus, Kota Ditata” Harus Jadi Arah Nyata Pembangunan di Jawa Barat |
![]() |
---|
Taufik Nurrohim: Target Pertumbuhan Ekonomi Jabar Capai 7,95 Persen Jadi Tantangan di RPJMD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.