Diskusi Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia, Ini Rekomendasi Penting yang Dihasilkan

TRIBUNJABAR.ID -  Empat aspek penting perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia.

Keempat aspek itu adalah penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman; pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing; transformasi kultur intelijen; serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas bertajuk 'Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia' yang digelar oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiskusikan tantangan dan prospek reformasi intelijen di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari diskusi serupa yang diadakan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie bulan Oktober 2024. 

Baca juga: Teknologi Intelijen Merambah ke Dunia Bisnis, Hoga Saragih: Data Individu Semakin Tak Terlindungi

Diskusi dimoderatori oleh Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang menegaskan perlunya reformasi kelembagaan intelijen untuk memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN). Reformasi intelijen di Indonesia sendiri telah menghasilkan UU Nomor 17/2011.

Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa keberhasilan lembaga intelijen terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan tepat waktu. "

Model pendekatan berbasis ancaman (threat-based intelligence) menjadi standar utama dalam operasionalisasi badan intelijen di banyak negara. BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi," ujar Rizal dalam keterangan yang diterima Tribunjabar.id, Kamis (20/3/2025). 

Rizal menyebut di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga internal, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

• Pascakalah dari Australia, Timnas Indonesia Minta Dukungan Suporter Saat Jamu Bahrain

Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial. Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Sementara Awani Yamora Masta, peneliti Center for International Relations Studies, menyebut rekrutmen dan penempatan personel intelijen merupakan faktor kunci dalam efektivitas sebuah badan intelijen.

Dalam sistem yang ideal, proses rekrutmen harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu: kompetensi teknis dan keseimbangan struktural dalam organisasi.

"BIN perlu menerapkan standar yang lebih ketat dalam perekrutan personel dengan mengedepankan keahlian spesifik di bidang teknologi informasi, analisis data, diplomasi, serta kontraterorisme," kata Awani. 

Di banyak negara maju, proses rekrutmen intelijen dilakukan melalui seleksi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek akademik dan psikologis, tetapi juga mempertimbangkan kecocokan individu dengan dinamika kerja di dunia intelijen.

Para narasumber yang hadir sepakat bahwa dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi politisasi dimana ada kecenderungan rekrutmen dilakukan berbasis pada kedekatan politis atau afiliasi tertentu, termasuk dalam penentuan posisi-posisi kunci, yang dapat mengurangi efektivitas BIN sebagai institusi profesional.