Dedi Mulyadi Satset, Fraksi PKS DPRD Jabar Didorong Mampu Imbangi untuk Kawal Kebijakan Gubernur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat diinstruksikan lebih manuver mengawal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar pembangunan daerah tetap dalam koridor memaslahatkan masyarakat.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, menyebut, peran Fraksi PKS sebagai mitra harus mampu mengimbangi langkah cepat Gubernur dalam menjalankan program-programnya.

"Pak Gubernur baru, kita lihat beberapa hari kecepatannya (dalam bekerja) tinggi. Saya minta fraksi PKS bisa mengimbangi. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat tanpa menciptakan persoalan baru.” 

Baca juga: PKS Ngaku Tak Khawatir Ormas Buatan Loyalis Anies Baswedan yakni Gerakan Rakyat jadi Parpol

"Kalau Pak Gubernur ngegas, PKS jadi rem, imbangi, yang kurang ditambahin, yang masih ada bolong-bolong diisi. Jangan sampai kebijakan Pak Gubernur yang baik dalam menyelesaikan masalah, tapi ada masalah baru," ujar Haru usai Diskusi dan Buka Bersama Insan Media di Kantor DPW PKS Jabar, Kota Bandung, Kamis, (20/3/2025). 

Haru mencontohkan beberapa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai baik, seperti pembebasan ijazah yang ditahan, hingga pemutihan tunggakan pajak.

Kendati demikian, Haru meminta Fraksi PKS untuk tetap mencermati celah yang perlu diperbaiki dan berperan aktif dalam memastikan implementasinya berjalan dengan optimal.

"Saya minta Fraksi PKS ayo coba dilihat celahnya di mana, coba dibantu apakah komunikasi dengan OPD. Kalau perlu mengingatkan Pak Gubernur, gak ada masalah, dan gak usah takut sama netizen," tegasnya.

Selain itu, dia mengingatkan agar anggota DPRD dari PKS tidak terpengaruh tekanan dari berbagai pihak, termasuk warganet.

Baca juga: Tolak Pemberian Parsel Lebaran, Dedi Mulyadi: Lebih Baik Diberikan kepada Warga Kurang Mampu 

Menurutnya, tekanan politik merupakan hal wajar asal tujuan utama yang diperjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat Jabar. (*)