Wali Kota Cimahi dan Puluhan OPD Tandatangani Pakta Integritas, Komitmen Bebas KKN

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, melakukan penandatanganan pakta integritas bersama 56 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Ini dalam rangka perwujudan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Dilakukan oleh 56 OPD selaku pelayanan masyarakat sehingga semua berkomitmen melayani agar bebas korupsi," kata Ngatiyana seusai kegiatan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Aruman, Kota Cimahi, Rabu (12/3/2025).

Ngatiyana menegaskan, tata kelola pemerintahan harus fokus pada pelayanan terhadap masyarakat.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah 13 Ramadhan Kamis 13 Maret 2025 di Bandung, Cimahi, dan Sekitarnya, Lengkap Niatnya

Dia pun menekankan kepada setiap OPD untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan maksimal terhadap masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari jeratan korupsi.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap potensi-potensi korupsi, Pemkot Cimahi akan menggandeng instansi penegak hukum hingga melakukan penguatan kolaborasi dengan unsur Forkopimda Cimahi.

"Kita canangkan mulai saat ini agar pelayanan tulus ikhlas melayani masyarakat. Yang ditekankan kita harus singsingkan lengan baju, taat aturan. Komitmen dilaksanakan tanpa embel-embel lain. Salah satu contohnya, pelayanan perizinan bebas biaya, kualitas dijaga. Pelayanan online tersedia, tapi masyarakat yang belum paham dibantu didampingi secara offline agar tetap terlayani," ucap dia.

Baca juga: Spot Ngabuburit di Cimahi yang Bisa Dipilih, Sambil Melihat Kota dan Kereta Cepat Melintas

Di sisi lain, Ngatiyana tak menampik jika jajarannya harus bekerja lebih keras dan lebih efektif seiring dengan adanya efesiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Efisiensi bukan untuk menyiksa, tapi menghindari kebocoran anggaran yang tidak bermanfaat sehingga hasil efisiensi dipindahkan ke kegiatan yang efektif dan outcome-nya dirasakan langsung oleh masyarakat," kata dia. (*)