Bandung Sering Dilanda Kasus Korupsi, Farhan Diminta Berani Benahi Birokrasi di Pemkot

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan harus berani membersihkan birokrasinya sebagai upaya agar tidak terjerat kasus korupsi. Setiap periode kepemimpinan wali kota, Kota Bandung sering diterjang masalah korupsi oleh pejabat di lingkungan pemerintah.

Hal ini dikatakan Akademisi Universitas Pajajaran (Unpad), Bonti. Ia menilai Farhan telah memiliki bekal cukup banyak dengan segudang pengalaman yang dimiliki untuk menata birokrasi di Kota Bandung.

Kasus Bandung Smart City yang masih bergulir saat ini di KPK dan telah masuk persidangan, katanya, harus menjadi tanda peringatan bagi Farhan terutama dalam memilih orang untuk mengisi jabatan.

"Hampir setiap periode kalau Bandung itu pasti ada terkena (korupsi). Tapi, kami pernah melihat ada satu masa di mana Bandung itu relatif clean and clear di jaman Pak Oded, hampir tidak pernah ada kasus sampai beliau meninggal dalam keadaan mulia," ujar Bonti, Jumat (14/2/2025).

Bonti menuturkan Farhan harus lebih teliti dalam menentukan posisi salah satu jabatan kedinasan. Terlebih, ada beberapa dinas yang diisi oleh sebagai pelaksana tugas salah satunya di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

"Model yang ideal itu model yang menggunakan merit sistem. Syarat administratif sepeti pendidikan dan rekam jejak menjadi alat bantu yang baik, akan tetapi rekam jejak yang baik itu tidak akan berguna sama sekali ketika nilai dan etika tidak digunakan dengan baik," ujarnya.

Merit sistem pun, lanjutnya, selama ini telah digunakan Pemkot Bandung dalam melakukan seleksi untuk berbagai posisi.

Namun, sistem tersebut dinilai harus dibenahi, karena hingga terdapat beberapa pejabat yang duduk di salah satu dinas lebih dari lima tahun bahkan sampai 10 tahun.

"Lebih bagusnya agar membetuk tim asesment, sebutkan saja tim panitia seleksi (pansel) yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur. Tapi, tim pansel juga hanya merekomendasikan dari 10 kandidat menjadi tiga kandidat, sisanya eksekusinya tergantung kang Farhan sendiri dan itu politis," ucapnya.

Farhan diminta harus berani melakukan berbagai perubahan di dalam birokrasi Pemkot Bandung terutama para pejabat yang diduga terseret dengan kasus Bandung Smart City.

Hal itu dilontarkan Bonti, agar Farhan tidak terjerumus dalam irama permainan para pejabat di Pemkot Bandung.

"Siapa pun yang menjabat apapun jabatannya, leader itu harus bisa mendirect, siapa pun itu anggotanya," kata Bonti.

Akademisi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Rizky Ilhami mengatakan, jika Farhan harus segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) dan menggunakan merit sistem untuk menjaring orang-orang yang akan mengisi jabatan di Pemkot Bandung.

Pasalnya, dengan menggunakan tim pansel, Farhan akan lebih mudah dan leluasa untuk mencari pejabat terbaik melalui merit sistem terutama posisi jabatan yang dinilai krusial seperti Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (plt) dan kepala dinas.