Dedi Mulyadi Berencana Hapus Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri, Pegawai Sampai Heran

"Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah. Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing. Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama," ujar Kang Dedi.

"Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via zoom, udah selesai. Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? cukup zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi," sambungnya.

Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

"(Datang seremonial) Pakai motor sendirian, peresmian, gunting (Pita) apa susahnya sih? murah. Makan pakai timbal udah selesai. Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda," kata Kang Dedi.

Bantuan untuk sekolah swasta akan dihentikan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi jika ijazah ratusan ribu siswa yang tertahan tidak segera dikembalikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, selama ini memberikan bantuan kepada sekolah swasta mencapai Rp600 miliar per tahun.

Sementara jumlah tunggakan siswa yang ijazahnya tertahan, diperkirakan mencapai Rp640 miliar.

Diketahui, tercatat sekitar 320.000 siswa di Jawa Barat tidak bisa mengambil ijazah mereka karena masih memiliki tunggakan biaya sekolah.

Lamanya ijazah belum diambil mulai satu hingga tujuh tahun.

"Kalau diduitin berapa? Kalau rata-rata per orang nunggak Rp2 juta, maka tunggakan Rp640 miliar," papar Dedi.

Menurut Dedi, timbul pertanyaan selama ini Pemprov apakah tidak membantu sekolah swasta?

Dia mengatakan, pemerintah membantu, bahkan nilainya Rp600 miliar per tahun.

"Semestinya tak usah ditahan, orang kita bantu Rp600 miliar per tahun," kata Dedi.

"Selama ini pemerintah provinsi sudah membantu hampir Rp600 miliar per tahun untuk sekolah swasta," ujarnya.

"Kalau bantuan sebesar itu masih ada kasus ijazah ditahan, maka kebijakan ini harus dievaluasi," tegas Dedi dalam Instagramnya @dedimulyadi71.