Baru 3 Bulan Bekerja, Prabowo Siap-siap Reshuffle Kabinet, Dasco Sebut Ada Menteri yang Tak Seirama

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Baru 3 bulan bekerja, para menteri di kabinet Prabowo Subianto siap-siap direshuffle.

Prabowo diketahui baru melantik para menteri Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.

Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Kini, Prabowo memberi sinyal akan me-reshuffle kabinet. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan sinyal reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih.

Kata Dasco, sejatinya perihal penempatan menteri di kabinet termasuk reshuffle merupakan kewenangan mutlak dari Presiden RI.

Akan tetapi kata Dasco, belakangan ini dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, Prabowo juga menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Lebih jauh, Wakil Ketua DPR 
RI itu, juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

Dirinya hanya mengingatkan, ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden.

"Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Daftar Nama Menteri Kabinet Merah Putih yang Dilantik 21 Oktober 2024

 1.⁠ ⁠Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 2.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
 3.⁠ ⁠Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 4.⁠ ⁠Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
 6.⁠ ⁠Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 7.⁠ ⁠Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan;
 8.⁠ ⁠Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara;
 9.⁠ ⁠Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri;
10.⁠ ⁠Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri;
11.⁠ ⁠Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan;
12.⁠ ⁠Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama;
13.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum;
14.⁠ ⁠Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia;
15.⁠ ⁠Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.⁠ ⁠Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan;
17.⁠ ⁠Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.⁠ ⁠Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan;
20.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan;
21.⁠ ⁠Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial;
22.⁠ ⁠Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
23.⁠ ⁠Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian;
25.⁠ ⁠Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan;
26.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.⁠ ⁠Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;
28.⁠ ⁠Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29.⁠ ⁠Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.⁠ ⁠M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi;
31.⁠ ⁠Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan;
32.⁠ ⁠Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital;
33.⁠ ⁠Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian;
34.⁠ ⁠Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan;
35.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.⁠ ⁠Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37.⁠ ⁠Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38.⁠ ⁠Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39.⁠ ⁠Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40.⁠ ⁠Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
41.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.⁠ ⁠Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43.⁠ ⁠Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi;
44.⁠ ⁠Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45.⁠ ⁠Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisaata
46.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
48.⁠ ⁠Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.