Biaya Perawatan Masjid Al Jabbar Capai Rp 42 Miliar Per Bulan, Ono Surono Usulkan Dikelola BLUD

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Biaya perawatan Masjid Al Jabbar setiap bulannya mencapai Rp 42 miliar. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, Rabu (5/2/2025). Pihaknya pun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jabar membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung

"Evaluasi saya soal pembiayaan pemeliharaan yang perbulan Rp42 miliar ini kan sangat membebani APBD, di sisi lain kita harus fokus ke prioritas pembangunan infrastruktur, ruang kelas baru masalah pangan dan lain sebagainnya," ujar Ono.

Melalui BLUD, kata Ono, nantinya pengelolaan Masjid Al Jabbar ini dapat dilakukan secara mandiri. Terlebih nantinya bisa dijadikan sebagai objek wisata religi andalan Jabar.

Baca juga: Profil Masjid Al Jabbar yang Sedang jadi Perbincangan karena Dibangun dari Dana Utang

"Sehingga ke depan menurut saya, al jabbar di BLUD saja. Biar mereka secara mandiri mengelola Al Jabbar sebagai tempat ibadah, sebagai wisata religi dan bisa membangkitkan UMKM di wilayah sekitarnya. Jangan lagi membebankan APBD Jabar," ucapnya. 

Menurutnya, Masjid Al Jabbar yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, tidak diperhitungkan sampai ke perawatan dan hanya fokus pada infrastruktur yang ikonik.

"Catatan saya bahwa pemerintahan Ridwan Kamil itu hanya mampu membangun bangunan yang ikonik, yang megah yang wah tapi belum sampai pada wilayah bagaimana pemeliharaan, bagaimana pengelolaan," katanya. 

Kondisi ini, kata dia, sangat tidak adil untuk masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat lainnya dari program-program Pemerintah Provinsi. 

"Tidak fair juga bagi rakyat jika APBD terus menerus dialokasikan ke Al Jabbar dan bangunan lain yang ikonik itu. Masih banyak rutilahu yang belum terurus, jalan yang masih rusak, sekolah yang butuh ruang kelas baru," ucapnya. 

Apalagi, kata dia, belakangan ramai soal biaya pembangunan Masjid Al Jabbar ini menggunakan dan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat Covid-19. 

"Setiap tahun kita Rp500 miliar membayar cicilan yang selesainya 2029, itu jadi konsekuensi yang harus diterima," katanya. 

Diharapkan, kata Ono, kepemimpinan Gubernur terpilih tidak banyak membangun alun-alun dan bangunan ikonik lainnya. 

"Jangan ada lagi pembangunan alun-alun, tugu atau bangunan yang megah tapi tidak berefek kepada permasalahan dasar rakyat tadi. Mau tidak mau karena utang sudah berjalan KDM (Dedi Mulyadi) harus menjalankan itu," katanya. 

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin juga membenarkan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar sebagian anggarannya dari PEN saat Covid-19. Di mana saat itu pemerintah provinsi mendapatkan pinjaman total Rp3,4 triliun. 

Baca juga: Biaya Pemeliharaan Masjid Al Jabbar Ternyata Lebih Mahal dari Masjid Istiqlal, Punya Warisan Utang