Efisiensi Anggaran 2025 Juga Sasar Perjalanan Dinas DPRD Jabar, Bey Machmudin: Pasti Ada Pengurangan

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Efesiensi anggaran yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), bakal turut menyasar anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja para Anggota DPRD Jabar.
 
Efesiensi ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 yang isinya menetapkan efisiensi belanja negara, termasuk seluruh kepala daerah, mulai Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi mulai dari membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dan memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, saat ini belum ada angka pasti berapa dana yang dihasilkan dari efesiensi anggaran. Namun, ditargetkan di angka Rp 2 sampai 4 triliun. 

Baca juga: Efisiensi Anggaran 2025 Pemprov Jabar Ditargetkan Rp 4 T, Fokus pada Infrastruktur hingga Pendidikan

"Angka itu belum final, masih akan kami rapatkan lagi,” ujar Bey, Jumat (31/1/2025).

Nantinya, kata dia, efisiensi tidak dipukul rata, tapi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Program atau kegiatan masih bisa ditunda apa tidak. Misal nanti jangan ada di BPBD anggaran perjalanan dipotong 80 persen, nanti ada bencana justru tidak bisa berangkat. Perlu difikirkan dengan detail,” katanya.
 
Selain dari OPD, efisiensi anggaran juga bakal menyasar DPRD Jabar, salah satunya anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja. 

"Itu tentu akan kami bicarakan, dilihat sejauh mana urgensinya. Apakah harus keluar kota atau apakah bisa dikurangi. Pasti akan ada pengurangan," katanya.

Bey menegaskan, efisiensi anggaran itu bukan berarti menurunkan volume APBD. Tapi justru pengalihan fokus pada sejumlah program yang dinilai lebih menyentuh masyarakat langsung.

Baca juga: Anggota DPRD Sumedang Sonia Sugian Gembira Dengan Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran