Abang Ijo Hapidin Siap Perkenalkan Program Pertanian Modern untuk Atasi Kemiskinan di Purwakarta

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Wakil Bupati Purwakarta terpilih, Abang Ijo Hapidin, siap memperkenalkan serangkaian program kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 

Program tersebut sudah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, serta kesejahteraan sosial masyarakat.

"Salah satu langkah utama kami adalah menciptakan lapangan pekerjaan di setiap desa melalui program pertanian modern."

"Kami akan menyediakan fasilitas seperti rumah kaca (greenhouse) di desa-desa dan membuka peluang bagi warga untuk belajar tentang pertanian, budidaya ikan, dan sektor lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka," ujar Abang Ijo kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

Baca juga: Menilik Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Dian Rachmat Yanuar-Tuti Andriani

Selain itu, ia mengatakan, Kabupatn Purwakarta akan difokuskan sebagai pusat penghasil produk pertanian dan perikanan, dengan hasil produksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga siap diekspor ke pasar internasional. 

"Ini merupakan upaya kami dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha menjelaskan bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat ada peningkatan pada masa pandemi Covid-19. 

Pada 2019, lanjut dia, angka kemiskinan Purwakarta tercatat 7,48 persen, namun sempat meningkat menjadi 8,27 persen pada 2020 dan 8,83 persen pada 2021.

Berkat upaya pemerintah daerah, Norman menyebutkan, angka kemiskinan mulai menurun lagi pada 2022 hingga 2024, dengan angka terakhir 7,16 persen.

Meskipun ada penurunan, Norman menegaskan bahwa angka kemiskinan tersebut masih cukup tinggi dan menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah daerah.

"Penanganan kemiskinan harus menjadi prioritas dan melibatkan semua pihak," katanya.(*)