Jawa Barat
Dedi Mulyadi Bakal Tertibkan Anggaran, Termasuk Dana Hibah Pemprov Jabar, Agar Tak Ugal-ugalan
Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini pun mengaku bakal melakukan koreksi terhadap setiap anggaran dan tidak lagi memprioritaskan pemberian dana hibah.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pernah menggelontorkan dana hibah hingga Rp 3 Triliun dalam setahun anggaran. Angka itu bahkan jauh lebih besar dari anggaran Organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, saat diwawancarai di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025).
"Ugal-ugalan (dana hibah) itu kan bukan pernyataan saya aja itu pernyataan inspektorat loh, jadi memang terjadi missed, pengelolaan keuangan di mana ada admin yang menguasai sistem, sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan," ujar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Dilantik 6 Februari 2025, Puji Kinerja Bey Machmudin: Punya Visi & Bekerja Jujur
Ke depan, kata dia, hal ini akan ditertibkan agar anggaran di Jabar lebih terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
"Paling utama, mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," katanya.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini pun mengaku bakal melakukan koreksi terhadap setiap anggaran dan tidak lagi memprioritaskan pemberian dana hibah.
"Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi tahun ini jalan Provinsi harus selesai 100 persen, ruang kelas baru harus terbangun, SMA terutama, Puskesmas harus segera tertata, rumah sakit harus tertata, tetapi tentunya prioritasnya hari ini adalah di dua penyelesaian jalan provinsi dan kemudian penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik," ucapnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Tancap Gas Realisasikan Janji Kampanye Setelah Resmi Jabat Gubernur 6 Februari 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.