Anggota DPRD Jabar Respons Analisis APBD oleh Dedi Mulyadi, Soroti Program Rehabilitasi PSK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maulana Yusuf Erwinsyah, merespons analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 yang disampaikan Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi.

Menurut Maulana, apa yang telah diutarakan oleh Dedi terkait sejumlah belanja yang tidak efisien dalam APBD memang sesuai dengan kenyataan dan banyak program pemerintah yang sifatnya mekanik atau copy paste.

"Beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jarang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tahunan," ujar Maulana kepada wartawan, Senin (20/1/2025). 

Ia mengatakan, ada beberapa program pemerintah daerah dalam temuannya yang dinilai kurang efektif seperti soal tingginya angka pengangguran lulusan SMK belum ada antisipasi dengan program yang memadai.

"Kita tahu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK, tetapi tidak ada program konkret untuk mengatasi hal itu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga turut menyinggung masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan.

"Ada bidang tertentu yang tidak punya formasi karena alasan jumlahnya sudah berlebih. Sementara di sisi lain produksi guru bidang tersebut juga terus berjalan di perguruan tinggi tanpa kendali," ucap Maulana.

Kemudian Maulana menyoroti program rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial (PSK) yang dinilai tidak realistis seperti pemerintah yang memberikan pelatihan kepada mereka di UPTD rehabilitasi prostitusi.

"Lalu hanya diberi Rp700 ribu untuk modal usaha. Mana cukup? Pendekatan ini perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata," katanya.

Atas hal tersebut, Maulana menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan legislatif, khususnya Komisi 5 DPRD Jawa Barat, dalam proses bedah anggaran pendidikan dan tentunya harus melibatkan tim transisi.

"Saya berharap jika Kang Dedi menyuruh tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan anggaran pendidikan setelah dia dilantik. Mereka juga mengajak komisi 5 untuk memberikan masukan dan pandangan," ucap  Maulana.

Sementara di sisi lain Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jawa Barat dapat lebih efektif, transparan, dan tentunya harus berpihak pada kebutuhan masyarakat.

"Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja, tetapi harus menyeluruh sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujarnya.