Senin, 27 April 2026

Kang Dedi Mulyadi: Kecamatan Jadi Pusat Layanan Publik, Warga Jabar Dapat Akses Mudah dan Cepat

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan gagasannya pembaruan sistem kependudukan dan peningkatan layanan publik di Jawa Barat. 

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Januar Pribadi Hamel
Tribun Jabar/Deanza Falevi
Kang Dedi Mulyadi saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025). 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan gagasannya pembaruan sistem kependudukan dan peningkatan layanan publik di Jawa Barat. 

Dedi mengungkapkan bahwa data kependudukan yang ada saat ini seringkali tidak terupdate, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti warga yang sudah meninggal namun masih menerima bantuan sosial.

“Ke depan, saya ingin sistem kependudukan yang terintegrasi, dari Dukcapil hingga tingkat RT dan RW. Setiap peristiwa kelahiran, kematian, dan bahkan peristiwa pertanian dan peternakan harus dilaporkan setiap hari,” ujar pria yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi itu di MPP Bale Madukara, Kabupaten Purwakarta, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, data yang seringkali masih menggunakan sensus dua tahun lalu, perlu diperbarui secara rutin agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, termasuk dalam penyusunan anggaran daerah.

Kang Dedi menekankan pentingnya teknologi dalam mempercepat proses update data. “Saya akan buat sistem yang memungkinkan para ketua RT melaporkan peristiwa setiap hari lewat ponsel, sehingga data selalu terbarui,” katanya.

Baca juga: Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Bakal Prioritaskan Anggaran untuk Infrastruktur Publik

Ia juga berharap penggunaan teknologi ini akan lebih memudahkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan media komunikasi.

Selain itu, Kang Dedi juga membahas pentingnya peningkatan fasilitas pelayanan publik di Jawa Barat. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah menjadikan setiap kecamatan di Jawa Barat sebagai pusat layanan publik atau “mall pelayanan publik”.

Dengan konsep ini, seluruh kecamatan akan memiliki fasilitas layanan publik yang memadai, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan.

“Fungsi kecamatan yang kini semakin berkurang harus dipulihkan dengan menjadikannya sebagai pusat layanan. Ini akan mempercepat akses masyarakat ke layanan pemerintah,” kata Kang Dedi.

Kang Dedi juga menegaskan bahwa ke depan, setiap pemerintah kabupaten akan didorong untuk membuka pusat layanan publik di kecamatan-kecamatan, dengan dukungan stimulus dari provinsi. 

Ia berharap dengan adanya fasilitas yang merata, kualitas pelayanan publik di Jawa Barat bisa semakin optimal.

"Saya akan terus mendorong pembangunan infrastruktur, terutama jalan menuju pusat-pusat layanan publik, agar masyarakat tidak terhambat jarak dan waktu,” ujarnya.(*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved