Ujian Nasional Diusulkan Gunakan Sistem Digital, Hemat dan Kurangi Potensi Kecurangan

Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan, pelaksanaan UN nanti harus menggunakan sistem digital di semua sekolah yang melaksanakan ujian akhir. 

Sistem digital dan komputerisasi akan mengurangi potensi kecurangan.

Sebab itu, lanjut mantan anggota DPRD NTB itu, Kemendikdasmen harus menyiapkan kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan.

Mulai dari komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.

Jangan sampai, kata Lalu Ari, persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti. 

Dia memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai.

Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan. Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama.

"Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan," ujar Lalu Ari.

Sehingga, lanjut legislator asal Dapil NTB II itu, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana digital UN. 

"Jadi, Kemendikdasmen sudah harus mulai menghitung kebutuhan anggaran IT," ucapnya.

Terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Lalu Ari meminta Kemendikdasmen melakukan antisipasi.

Kemendikdasmen harus menyusun konsep agar tidak terjadi kebocoran soal.

"Itu menjadi tugas Kemendikdasmen. Yang jelas, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan Ujian Nasional," tandasnya.

Ada pun pemerintah bakal menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) lagi pada tahun 2026 mendatang. 

Namun apakah format ujian sebagai penentu kelulusan atau tidak, belum bisa dipastikan.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam