Pemerintah Naikkan HPP Beras Sebesar Rp 1.000 per Kg, Pengamat Soroti Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras di gudang Bulog sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg). 

Dengan kebijakan ini, harga pembelian beras yang semula sebesar Rp 11.000/kg menjadi Rp 12.000/kg. 

Langkah ini diambil untuk mendukung penyerapan gabah dan beras domestik guna memenuhi kebutuhan pangan tanpa bergantung pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petani. 

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan bahwa kenaikan HPP gabah dan beras harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai keseimbangan yang efektif. 

"Jika HPP gabah naik sementara HPP beras tidak, maka hal tersebut akan menjadi tidak seimbang. Hal ini akan membuat Bulog semakin sulit dalam memperoleh beras, karena petani atau pengusaha tidak akan mau menjual gabah atau berasnya ke Bulog dengan harga yang tidak layak," ujar Khudori, kepada Tribunjabar.id, Rabu (1/1/2025).

Baca juga: Syarat dan Cara Dapatkan 8 Bansos Cair 2025, Ada Kartu Sembako Rp 200 Ribu hingga Beras 10 Kg

Dengan kenaikan ini, diharapkan Bulog dapat meningkatkan penyerapan beras di dalam negeri. Menurut Khudori, jika HPP gabah dan beras dapat mengikuti mekanisme pasar secara proporsional, peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras domestik akan semakin terbuka.

"Kenaikan harga ini juga akan membantu Bulog dalam menyerap gabah/beras, khususnya pada masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret hingga Mei mendatang. Karena itu Bulog perlu memaksimalkan penyerapan pada tiga bulan itu. Kalau tidak, peluang untuk menyerap gabah/beras dalam jumlah besar akan kecil," tambahnya.

Pada tahun ini, pemerintah tidak menugaskan Bulog untuk mengimpor beras, sehingga seluruh pengadaan beras harus berasal dari dalam negeri. 

Menurutnya, hal ini menuntut Bulog untuk bisa menyerap gabah dan beras domestik secara optimal. Namun, selama ini, HPP gabah dan beras yang menjadi acuan bagi Bulog seringkali berada di bawah harga pasar, yang membuat petani cenderung menjual berasnya ke pasar bebas.

"Penyerapan besar oleh Bulog hanya mungkin terjadi pada masa panen raya. Kalau tidak, peluang untuk menyerap gabah/beras dalam jumlah besar akan kecil," terang Khudori. 

Dia menuturkan, bila penyerapan gabah/beras domestik rendah, Bulog akan menghadapi kesulitan jika kemudian diberi penugasan untuk menyalurkan beras dalam jumlah besar.

"Kalau penyerapan gabah/beras Bulog dari produksi domestik kecil, kalau nanti BUMN ini mendapatkan penugasan untuk menyalurkan beras dalam jumlah besar, berasnya dari mana," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI