Fraksi PPP DPRD Jabar Sebut Banyak BUMD yang Tidak Produktif

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi PPP DPRD Jabar, menyebut bahwa banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar yang tidak produktif.

Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar, Muhammad Romli mengatakan, untuk BUMD yang tidak produktif sebaiknya dilakukan merger. Berdasarkan catatan Fraksi PPP, saat ini ada 94 perusahaan BUMD di Jabar.

Dari jumlah itu, hanya 88 diantaranya yang melaporkan kegiatannya.

"Sejauh ini BUMD masih jalan di tempat. Kalau perlu dimerger saja dari pada keluar dana operasional yang tidak sedikit," ucap Muhamad Romli, saat refleksi akhir tahun Fraksi PPP DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (27/12/2024). 

Optimalisasi BUMD, kata dia, menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih agar mengoptimalkan BUMD sehingga memberikan pendapat untuk daerah. 

Pada 2024, Pemprov Jabar telah mengucurkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk diinvestasikan ke 13 BUMD.

Sejauh ini, kata dia, hanya Bank BJB dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

"Karena itu, nantikan ada gubernur baru, kalau yang tidak mampu ya dimerger saja,” katanya.

Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari menambahkan, keberadaan BUMD seharusnya membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, bukan menambah beban pembiayaan pemerintah.

"Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah provinsi harus melakukan kajian terhadap BUMD yang kurang sehat dan tidak produktif agar di merger serta dibentuk holding dengan tujuan meningkatkan pendapat dan mengurangi beban pembiayaan secara terus menerus," ujar Zaini.

Salah satu BUMD yang disorot yakni PT Bandarudara Internasional Jawa Barat yang mengelola Bandara Kertajati, Majalengka.

"Contohnya keberadaan BIJB Kertajati, seharusnya dikerjasamakan saja dengan Angkasa Pura supaya tidak menjadi beban pembiayaan secara terus menerus. Pemerintah daerah provinsi harus ada klasterisasi BUMD agar perannya tidak bertabrakan," katanya.

Berdasarkan catatan, terdapat sejumlah BUDM yang tidak memberikan pendapatan atau deviden untuk pemerintah daerah seperti PT Agro Jabar,  PT Agronesia, BIJB, PT Migas Hulu Jabar dan PT Tirta Gemah Ripah.