Pilkada Garut

Bupati Terpilih Pilkada Garut, Syakur Amin, Bahas Realisasi Janji Kampanye Sambil Nunggu Penetapan

Bupati Garut terpilih Abdusy Syakur Amin mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan berbagai janji kampanye yang telah disampa

Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari
Bupati terpilih Kabupaten Garut Abdusy Syakur Amin (tengah) persiapkan strategi realisasi janji kampanye di Pilkada Garut 2024. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Bupati Garut terpilih Abdusy Syakur Amin mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan berbagai janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. 

Hal tersebut sambil menunggu keputusan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Garut yang saat ini masih ditunda. 

"Sambil menunggu penetapan, saya ngobrol-ngobrol sama teman teman secara informal, tempatnya juga di mana saja, terutama diskusi program jangka pendek dan implementasi janji kampanye," ujar Syakur kepada awak media, Rabu (18/12/2024). 

Pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 02 Abdusy Syakur Amin dan Putri Karlina meraih suara terbanyak di Pilkada Garut 2024.

Keduanya berhasil memperoleh 915.780 suara, unggul jauh dari lawannya, Helmi-Yudi, yang hanya meraih 465.365 suara. 

Jika dihitung dalam persentase, Syakur-Putri mendapatkan 66,3 persen suara, sementara Helmi-Yudi hanya 33,7 persen.

Dari hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Garut pada Kamis (5/12/2024) malam, pasangan Syakur-Putri berhasil meraih kemenangan di 41 dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut.

Satu-satunya kecamatan di mana pasangan ini mengalami kekalahan adalah Kecamatan Caringin dengan persentase pasangan Helmi-Yudi meraih 62 persen suara dan pasangan Syakur-Putri meraih 38 persen suara. 

Abdusy Syakur juga diketahui menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Garut dan orang nomor satu dari berbagai lembaga pendidikan di Garut. 

Ia menyatakan, saat ini dirinya masih berkonsultasi dengan berbagai pihak mengenai kemungkinan untuk merangkap jabatan atau tidak.

"Ada beberapa kasus (kepala daerah merangkap ketua KONI) penafsirannya kan multi tafsir ya. Makanya saya juga hati hati, tanya-tanya ke pusat, ke Jawa Barat. Tapi kan cara kerjanya juga kolektif kolegial," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved