PeSiber Indonesia Dorong Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat untuk Perkuat Sistem Keamanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkumpulan Pendidikan Siber Indonesia (PeSiber Indonesia) mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data di masa depan.

Direktur Pendidikan Siber Indonesia, Budi Susilo, mengatakan saat ini siber dipahami sebagai ruang virtual yang terbentuk melalui jaringan informasi, tempat orang berinteraksi untuk berbagai kegiatan. 

Teknologi siber sendiri mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diintegrasikan dengan internet.

Dia menuturkan, seiring dengan kemajuan teknologi, kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, penipuan digital, dan penyebaran virus menjadi ancaman yang tak terhindarkan. 

Baca juga: Persib Bisa Jadi Segera Umumkan Pemain Baru, Gelandang Tanjung Verde Sudah Bikin Tak Sabar Bobotoh

Oleh karena itu, keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi data dan informasi dari potensi penyalahgunaan.

Budi menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam menjaga keamanan siber, yang tak lepas dari dukungan dan kolaborasi aktif masyarakat. 

Dia menambahkan, PeSiber Indonesia, sebagai organisasi berbadan hukum resmi, hadir untuk memfasilitasi peran serta semua pemangku kepentingan dalam bidang teknologi siber dan informasi.

“Kami berkomitmen untuk mengadakan pendidikan, konsultasi, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat di bidang siber, teknologi online, hologram, sandi, serta teknologi informasi lainnya,” kata Budi, Sabtu (14/12/2024). 

Pihaknya pun menyoroti pentingnya peran strategis Pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam pengelolaan PDN. 

Baca juga: Bus Rombongan Peziarah Asal Jawa Tengah Adu Banteng dengan Truk di Serang, Sopir dan Anak Luka Parah

Terlebih, PDN sempat menjadi sasaran serangan ransomware pada Juni 2024, yang mengekspos kerentanannya dalam melindungi data-data penting pemerintah.

“Serangan terhadap server pemerintah yang mengelola data kementerian dan lembaga tentu sangat memprihatinkan, namun ini juga menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat sistem keamanan siber ke depan,” ucapnya. 

Selain itu, pembangunan PDN harus berstandar global Tier-IV, yang saat ini masih dalam proses pengembangan di beberapa wilayah, seperti Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, dan Balikpapan. 

Dia berharap pembangunan tersebut segera terealisasi dengan melibatkan masyarakat untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan PDN sementara yang digunakan untuk layanan cloud computing hingga transparansi menjadi penting di era percepatan digital saat ini. 

“Transparansi sangat penting, termasuk dalam integrasi data antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi terbaru seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) yang mendukung aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ungkapnya. 

Hematnya, keterbukaan informasi adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Selain itu, kata dia, pelibatan publik yang masif juga penting untuk mengantisipasi potensi ancaman siber di masa depan. 

Ia menambahkan, Kementerian Komdigi dan BSSN memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan tentang pengelolaan dan keamanan data publik serta keberlanjutan pengelolaan PDN. (*)