Rencana Konkret Atasi Rob di Indramayu: Relokasi, Normalisasi Sungai, dan Dukungan Nelayan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penjabat (Pj) Bupati Indramayu, Dedi Taufik, memastikan langkah-langkah jangka pendek untuk mengatasi dampak rob di wilayahnya berjalan sesuai rencana.

Salah satu prioritasnya adalah menyediakan lahan relokasi sementara bagi warga terdampak, seperti yang diinstruksikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.

Sejumlah desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, seperti Desa Eretan Wetan, Desa Eretan Kulon, dan Desa Kertawinangun, menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir rob dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah daerah pun bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Menurut Dedi yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ini, fokus utama saat ini adalah menjamin kebutuhan warga dan mendukung aktivitas nelayan yang turut terdampak.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan di Desa Eretan Wetan. Selain itu, upaya normalisasi muara sungai menjadi prioritas agar aktivitas perikanan kembali optimal.

“Tentu yang harus dipastikan adalah kebutuhan warga terpenuhi, lalu kami sudah meminta tambahan kuota BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi untuk kebutuhan para nelayan di Eretan Wetan. Pembenahan jangka pendek lainnya adalah melakukan normalisasi muara sungai secara maksimal,” ungkap Dedi Taufik, Kamis (21/11/2024).

Pendangkalan muara sungai yang menghambat aktivitas nelayan menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan kapal keruk untuk menormalkan 14 muara sungai di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan mengurangi hambatan logistik bagi nelayan, terutama di tengah cuaca ekstrem dan dampak rob yang memberatkan.

Untuk mendukung nelayan yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir rob, Dedi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi seluas 1,5 hektare di kawasan aman. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional pembangunan perumahan bagi keluarga nelayan, yang diperkirakan dapat menampung 93 kepala keluarga.

“Relokasi telah tersedia lahan seluas 1,5 hektare di kawasan yang jauh dari dampak banjir rob, dari program nasional pembangunan perumahan untuk keluarga nelayan yang dapat menampung 93 KK,” jelasnya.

Langkah ini mendapat perhatian langsung dari Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, yang ikut meninjau Desa Eretan Wetan bersama Dedi Taufik. Dalam kunjungannya, mereka berdialog dengan masyarakat, termasuk tokoh nelayan, untuk memahami lebih dalam kebutuhan di lapangan.

Bey menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani masalah rob secara bertahap. Selain normalisasi sungai dan relokasi, pembangunan tanggul menjadi salah satu agenda besar yang sedang dalam tahap koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk direalisasikan pada tahun 2025.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah rob di Eretan Wetan ini. Pengerukan muara sungai akan menjadi salah satu prioritas kami. Sistem logistik perikanan juga harus kita maksimalkan agar nelayan kita memiliki daya tawar tinggi,” tutur Bey.

Ia menambahkan, “Ini harus bersama-sama pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dan ini tidak bisa cepat penanggulangannya. Kita akan tanggulangi secara bertahap.”

Langkah-langkah strategis seperti normalisasi sungai, penyediaan BBM bersubsidi, relokasi warga, hingga pembangunan tanggul menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak rob.

Meski demikian, penanganan ini memerlukan waktu dan kerja sama lintas pihak agar warga terdampak segera merasakan manfaatnya. Indramayu pun terus bergerak menuju solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir rob yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat pesisir.