Anggota DPRD Jabar Sri Dewi Anggraini Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib Kader Posyandu

Laporan kontributor Tribunjabar.id, Bandung Barat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat (Jabar) Sri Dewi Anggraini menampung keluh kesah puluhan kader posyandu di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kader-kader posyandu tersebut mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap mereka yang menjadi salah satu ujung tombak menekan angka stunting.

"Mereka sepertinya kurang diperhatikan, tidak disuport bahkan oleh unsur pemerintah terdekat seperti RT RW," kata Sri Dewi saat melakukan reses di lokasi, Kamis (14/11/2024). 

Sri Dewi mengungkapkan, kader posyandu menjadi orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun dalam menjalankan program-program penanganan stunting.

Secara teknis, mereka dituntut untuk membuat laporan terhadap kegiatan yang telah mereka laksanakan.

"Mereka punya kewajiban untuk membuat laporan turun ke lapangan, dan mengeluarkan biaya sendiri," ungkapnya.

Kader-kader posyandu juga mengeluhkan soalnya minimnya bimbingan dan edukasi terkait pelaporan administrasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah mereka gelar termasuk program stunting.

Tak hanya itu, kader-kader posyandu juga mengaku tak memiliki sarana prasarana yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan khususnya dalam penanganan stunting.

"Banyak dari mereka menginginkan agar sasaran pengentasan stunting tak hanya fokus ke sasaran tapi juga ke mereka. Selain edukasi juga bimtek, termasuk sarana prasarana, mereka harus bikin laporan, pakai kuota, jadi perlu biaya juga," tegasnya.

Sri Dewi pun mendorong pemerintah setempat untuk mengatensi secara serius fenomena yang dialami oleh kader-kader posyandu tersebut.

"Secara teknis, karena aspirasi tidak terkait langsung dengan mitra komisi 2  kita akan bantu advokasi menyampaikan kepada komisi yang langsung terkait dengan program tersebut," pungkasnya.