Tak Ada Nama Jokowi dan Gibran di Daftar Pengurus DPP Partai Golkar, Bahlil: Dia Tokoh Bangsa

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia resmi mengumuman Presiden  RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan Golkar. Padahal, keduanya sempat diisukan akan diumumkan menjadi kader pada hari ini.

Bahlil memastikan nama Jokowi dan Gibran tidak masuk ke dalam kepengurusan partai Golkar periode 2024-2029. Keduanya tidak ada dalam ratusan nama pengurus yang diumumkan pada hari ini.

"Sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ketujuh, Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur, termasuk mas Wapres," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bahlil memahami nama Jokowi dan Gibran sudah diisukan gabung menjadi kader sejak sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

Namun, kata Bahlil, keduanya memang belum memutuskan untuk bergabung ke dalam Golkar.

Padahal, partai berlambang pohon beringin itu menghargai jika memang Jokowi dan Gibran ingin masuk menjadi kader.

Baca juga: Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar yang Tadi Sore Diumumkan Bahlil Lahadalia, Ada Jokowi?

"Kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya mengabdikan diri kepada bangsa dan masuk Partai Golkar," jelasnya.

Di sisi lain, Bahlil mengakui ada aspirasi internal yang menginginkan Jokowi masuk menjadi kader.

Akan tetapi, ia menghargai keputusan Jokowi untuk tidak bergabung Golkar.

"Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa," pungkasnya.

Berikut ini susunan kepengurusan DPP Partai Golkar:

Ketua Umum Bahlil Lahadalia

Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian Kahar Muzakkir

Wakil Ketua Umum Hubungan Antarlembaga Bambang Soesatyo

Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1 Adies Kadir