Baru Beberapa Hari Dilantik, Menteri Desa Yandri Susanto Dinilai Sudah Buat Kesalahan Fatal

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mantan Mnko Polhukam Mahfud MD menyoroti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dalam sebuah unggahan di akun instagramnya, Mahfud MD memperlihakan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Undangan yang ditandatangani Yandri Susanto itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara Tasyakuran dan Hari Santri.

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Haul ke-2 Almarhumah Hj. Bismawati binta Baddin (ibunda Yandri Susanto).

Mahfud menyayangkan, menteri dari PAN itu menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Ia menilai, yang dilakukan Yandri itu keliru atau salah.  

Jika urusan pribadi atau keluarga maka harus mengundang lewat jalur pribadi bukan melalui instansi. 

Dirinya berharap, Yandri bisa lebih berhati-hati sangat menggunkan simbol pemerintahan.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," tulis Mahfud dikutip Selasa (22/10/2024)

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," lanjut dia.

Sampai berita ini diturunkan Tribunnews.com sudah menghubungi Biro Humas Kemendes dan PDT namun belum mendapat penjelasan lebih lanjut.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengomentari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menggelar acara pribadi memakai undangan kementerian.

Menurut Dedi apa yang dilakukan Mendes PDT Yandri fatal dan berisiko penyalahgunaan kekuasaan. 

"Tindakan Yandri sebenarnya fatal dan beresiko menyalahgunakan kekuasaan, tidak dapat dianggap kecil karena ia pejabat negara, dan membawa simbol negara untuk kepentingan pribadi," kata Dedi dihubungi Rabu  (23/10/2024). 

Di sisi lain kata Dedi, ada potensi upaya memobilisasi pejabat daerah hingga aparat desa untuk tujuan tertentu.

"Terlebih istri Yandri adalah kandidat Pilbup Serang di mana menjadi tempat acara pribadi dilakukan. Yandri tidak mungkin tidak mengetahui konsekuensinya," terangnya. 

Menurut Dedi Mendes PDT Yandri ingin tunjukkan posisinya sebagai pengundang.

"Yandri adalah tokoh dari parpol penyokong pemerintah, sehingga kecil kemungkinan ia mendapat teguran," tandasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjadi pembicaraan seusai diduga menggelar acara pribadi dengan undangan resmi kementerian.

Dalam undangan itu, Yandri mengeluarkan surat dengan kop dan stempel Kementerian Desa PDT untuk menggelar acara tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024). 

Acara itu dalam rangka memperingati haul ke-2 almarhumah Biasmawati yang juga ibunda dari Yandri. Namun, kegiatan itu juga dibalut dengan acara hari santri nasional.

Saat dikonfirmasi, Sekjen PAN Eko Patrio mengaku enggan menanggapi beredarnya surat tersebut. Dia menyatakan nantinya kabar itu akan diklarifikasi langsung oleh Yandri.

"Nanti mas Yandri aja yang langsung klarifikasi," kata Eko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Adapun Yandri merupakan Wakil Ketua Umum PAN yang baru ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi Mendes PDT.

Namun baru dua hari setelah penunjukkan itu, Yandri diterpa isu miring soal menggelar acara pribadi memakai undangan kementerian.

Acara yang digelar Yandri sudah digelar pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dengan dihadiri ratusan orang.

Istri Yandri yang juga calon bupati Serang nomor urut 2, Ratu Rachamatu Zakiyah, pun turut hadir.  

Selain santri, Yandri juga mengundang para kepala desa serta jajarannya dan Ketua RT, RW, kader PKK berikut kader Posyandu.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha