Jadwal Pilkada 2024: Kampanye Iklan 13 Hari, Deklarasi Damai 24 September 2024

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di media massa akan berlangsung selama 13 hari dimulai 10-23 November 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, Jumat (20/9/2024). 

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masa kampanye itu mulai 25 September sampai 23 November."

"Kampanye iklan melalui iklan media massa itu dari 10-23 November," ujar Hedi.

Hedi mengatakan, penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada 2024 akan berlangsung pada 22 September, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut hingga deklarasi damai.

"22 September kita penetapan, 23 September kita pengundian nomor urut, 24 September kita deklarasi damai di tingkat provinsi dan 25 September mulai kampanye. 24-26 November masa tenang, 27 November Pilkada Serentak," katanya.

Khusus untuk deklrasi damai, kata Hedi, pihaknya meminta KPU di 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk melaksanakan lebih awal atau tepatnya pada 23 September 2024.

"Secara informal saya menghimbau agar yang berkaitan dengan deklarasi damai di daerah itu bisa dilaksanakan pada tanggal 23 September," ujarnya.

"Jadi kalau pengundian nomor urut ini selesai jam 11.00 WIB, maka kegiatan Deklarasi Damai dilaksanakan bisa saja jam 13.00 WIB dengan tempatnya yang representatif," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kegiatan deklarasi damai tersebut digelar di tempat yang mudah diakses dan dapat dihadiri oleh  masyarakat banyak.

"Kan bagaimana kita mau mendeklarasi kalau publik sulit untuk mengaksesnya. Bisa lewat streaming, tapi tidak semua masyarakat itu punya kuota dan tidak semua masyarakat itu memanfaatkan media sosial," katanya.

Diharapkan, deklarasi damai digelar terbuka dan meriah agar masyarakat tahu bahwa pada 27 November akan dilakukan pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Maka saya mendorong untuk deklarasi damai silakan dibuat seramai mungkin biar publik tau."

"Tapi tentu saja harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran," ucapnya.