Dorong Tukang Sapu Gaji Standar UMK, Dedi Mulyadi Juga Siap Bangun PLTSa Tahun 2026

TRIBUNJABAR.ID - Calon gubernur Jabar Dedi Mulyadi memiliki rencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di sejumlah tempat di Jawa Barat. Jika terpilih menjadi gubernur Jabar dalam Pilgub Jabar 2024, pembangunan PLTSa itu bisa dieksekusi pada tahun 2026.

"Kalau anggarannya masuk di perubahan APBD 2025, maka PLTSa ini sudah bisa dieksekusi pada tahun 2026," kata Dedi Mulyadi, menjawab pertanyaan wartawan, setelah acara KDM Menyapa Warga Jabar Istimewa di Lapangan Luar GOR Padjadjaran, Kota Bogor, Rabu (11/9/2024) malam.

Menurut Dedi Mulyadi, ia sangat concern pada pembangunan PLTSa karena persoalan sampah di Jawa Barat ini tak pernah selesai. Selain itu melalui PLTSa, sampah justru bisa menghasilkan listrik yang bisa dinikmati oleh warga setempat dan perusahaan yang menjalankan bisnis di Jawa Barat.

"Di Purwakarta PLTSa mulai akan dibangun oleh swasta. Itu sampahnya tidak hanya berasal dari Purwakarta tapi juga dari Karawang dan Bekasi. Itu modal swasta. Saya kira ini juga harus dibangun di berbagai tempat di Jawa Barat. Ini sangat kompetitif karena listriknya bisa dijual dengan harga murah," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan, PLTSa ini sudah berjalan di Singapura, di China, bahkan di satu kabupaten di pulau Jawa. "Jadi belajarnya juga gak perlu jauh-jauh," katanya.

Selain soal penanganan sampah, Dedi Mulyadi juga menyoroti minimnya upah buat penyapu sampah di jalanan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Tukang sapu selama ini tak pernah dihargai, status kepegawaiannya ada di kabupaten/kota. Saya kira gubernur bisa bicara dengan kabupaten/kota agar upah mereka menjadi layak," kata Dedi Mulyadi.

Menurutnya, upah penyapu jalan ini di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Karawang hanya Rp 1,8 juta per bulan, padahal Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Karawang di sudah di atas Rp 5 juta.

"Saya berharap tukang sapu ini minimal upahnya bisa sama dengan UMK, terus ada jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, termasuk buat mereka yang menjadi sopir truk sampah. Mereka kerjanya full, hari libur saja kerja. Jadi intinya pemerintah harus hadir dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada yang lemah," kata Dedi Mulyadi.

Di acara KDM Menyapa Warga Jabar Istimewa di Kota Bogor itu, Dedi Mulyadi di atas panggung juga bertemu dengan dua orang ibu yang memiliki masalah sosial yang berat.

Seorang ibu pertama dia tinggal di Bogor tapi berjualan di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Dengan penghasilan minim, dia harus menanggung biaya mengobati adiknya yang mengidap ODGJ (orang dalam gangguan jiwa).

"Saya berkali-kali mengatakan, urusan ODGJ itu problemnya di pengobatan. Waktu dirawat di RS Jiwa dia dapat gratis karena dibiayai pemerintah. Tapi setelah keluar dari RS Jiwa, harus membiayai sendiri. Coba bayangkan satu butir obat saja harganya Rp 300 ribu, ya berat. Mereka gak akan sanggup," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Menurut Dedi Mulyadi, persoalan seperti ini harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. "Karena begitu obatnya habis, ODGJ ini ngamuk lagi," ujarnya.

Sementara seorang ibu kedua dia mengaku pernah dibantu oleh Dedi Mulyadi untuk mengobati kelumpuhaan tubuhnya. Atas petunjuk Dedi Mulyadi, dia diobati secara tradisional oleh seorang ahli pengobatan tradisional dan sembuh.

"Saya justru jadi tertarik bagaimana caranya agar pengobatan tradisional juga hadir di sejumlah rumah sakit di Jawa Barat. Di China ini sudah berjalan, di satu rumah sakit selain pengobatan secara medis juga ada pengobatan tradisional. Baik pengobatan medis maupun tradisional ini kan ada yang sukses juga ada yang gagal, tinggal diuji saja berapa persentasenya," kata Dedi Mulyadi.