Angka Kelahiran Menurun, BKKBN Soroti Afirmasi Kebijakan Wilayah dalam Pembangunan Kependudukan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tranformasi demografis Indonesia mengalami penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) dan hal itu berdampak pesat terhadap menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). 

Namun diwaktu yang sama, situasi dan karakteristik antarwilayah menunjukkan keberagaman. Hal itu dapat terjadi lantaran kebijakan kependudukan dan pembangunan tidak diseragamkan di semua wilayah.

Oleh karena itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengatakan hal itu akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Baca juga: BKKBN: Judi Online Picu Perceraian, Tahun 2023 Jumlah Pernikahan Ada 1,5 Juta yang Cerai 500 Ribu

Rapat koordinasi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tersebut berlangsung di Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (9/9/2024) malam.

"Kalau kami mengikuti arahan dari Bappenas, dalam kebijakan kependudukan, maka progam-program yang berbasis kewilayahan ini jadi penting. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all, satu kebijakan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia," ujarnya saat diwawancarai pada Senin (10/9/2024).

"Oleh karena itu, afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah. Dengan cara apa, dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di wilayah tersebut," katanya.

Tavip menekankan, demi menyukseskan pembangunan tersebut perubahan mindset  diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan pun perlu ditingkatkan.

Baca juga: Sempat Viral Bocah Tunangan di Madura, BKKBN Imbau Pemkab Sampang Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini

Salah satunya yaitu dengan cara penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang belum banyak menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. 

"Selama ini GDPK itu kalau di daerah-daerah, karena saya pernah jadi orang daerah, baru banyak berhenti di dokumen. Padahal, harusnya menjadi mainstream pembangunan di daerah. Tidak ada pembangunan yang tidak ada hubungannya dengan penduduk" ucapnya.

"Ini harus menjadi perhatian dalam menyusun perencanaan berbasis kependudukan. Khususnya, bisa berbasis afirmasi. Bagi daerah-daerah yang sudah baik untuk dipertahankan, untuk daerah yang kurang tentu perlu akselerasi agar bisa lebih cepat," ujarnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI