10 Tahun Mengabdi di DPRD Jawa Barat, Toni Setiawan: Hatur Nuhun Kabupaten Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Toni Setiawan, M.I.Pol menyampaikan ucapan "hatur nuhun" atau terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bandung. 

Ucapan terima kasih tersebut Toni ungkapkan, pasalnya selama menjadi anggota dewan di Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, dirinya mendapatkan dukungan dan semangat dari seluruh masyarakat.

Hal itulah yang membuat pria kelahiran Bandung, 20 Oktober 1966 tersebut merasa berhutang budi ke kepada seluruh masyarakat, khususnya daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bandung (Dapil 2).

Meskipun begitu, Toni mengaku selama dua periode menjadi anggota dewan, dirinya tidak luput dari kesalahan.

Bahkan menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang dirinya belum tuntaskan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Selama 10 tahun saya mengabdi, saya berusaha memberikan yang terbaik, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki," ujarnya kepada Tribunjabar.id pada Jumat (23/8/2024).

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan aspirasinya. Sebanyak 80 persen dari aspirasi tersebut sudah terserap dan dirasakan oleh masyarakat, meski masih ada yang belum terakomodir sepenuhnya," katanya.

Pria dari fraksi Demokrat tersebut mengungkapkan, selama menjabat di Komisi V dirinya memiliki fokus utama yaitu bidang pendidikan. Pasalnya menurutnya, pendidikan menjadi kunci kesejahteraan rakyat.

Selama dua periode jabatannya dari tahun 2014 - 2024, Toni berperan langsung dalam pembentukan delapan Peraturan Daerah (Perda), yang berkaitan dengan pendidikan dan hal itu mendapatkan respon positif

"Selama bertugas di Komisi 5, banyak aspirasi yang kami terima terkait pendidikan, termasuk pembinaan PAUD di seluruh Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, hasilnya cukup positif dan masyarakat sangat antusias," ucapnya.

Tak sampai disitu, Toni pun menjadi salah satu pencetus Perda tentang Penyelanggaraan Perlindungan anak; Perda tentang Penyelanggaraan Kenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; dan masih banyak lainnya.

Namun terlepas dari itu semua, pria berusia 57 tahun tersebut mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu dihadapinya.

 Salah satunya yaitu implementasi kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Di mana menurut Toni, implementasi kebijakan zonasi di PPDB, baik itu sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir dinilai masih kurang efektif. Bahkan Toni menyebutkan kebijakan tersebut masih banyak yang harus diperbaiki.

"Program pendidikan, termasuk masalah zonasi, masih perlu banyak perbaikan. Banyak kepentingan yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan ini bisa berjalan lebih baik," ujarnya.