Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Haru Suandharu: BPIP Jangan Benturkan Agama dengan Pancasila

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menjadi sorotan berbagai pihak setelah terjadi kegaduhan polemik pelepasan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. 

Mereka akan bertugas pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) 17 Agustus 2024. 

Kali ini kritik itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu. Dia menyampaikan seharusnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan kesempatan terbaik bagi putra-putri bangsanya. 

"Menurut saya seharusnya BPIP memberikan contoh bagaimana menjadi manusia pancasilais dengan cara memberikan kesempatan kepada pengibar Bendera Merah Putih yang memang menggunakan jilbab agar tetap bisa menjadi pasukan pengibar bendera," kata Haru Suandharu di DPW PKS Jabar, Jumat (16/8/2024).

Baca juga: Polemik Jilbab Paskibraka, Anggota DPR RI: Tidak Cukup Minta Maaf, Ketua BPIP Harus Diberhentikan

Haru menilai, ideologi Pancasila merupakan lambang toleransi bangsa Indonesia sehingga kebijakan yang dikeluarkan BPIP harus sepadan dengan ajaran agama para anggota Paskibraka. 

"Jangan justru seolah-olah BPIP menghadapkan antara agama dengan Pancasila, tentunya tidak Pancasilais menyadari kekurangan dari kebijakannya," katanya.

Diketahui sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengeluarkan kebijakan yang membuat 18 orang Paskibraka putri melepas jilbabnya jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. 

Hal itupun sontak saja mendapatkan berbagai penentangan dari masyarakat, meskipun pihak terkait telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada publik.

Buntut dari polemik tersebut, anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi pun meminta maaf dan menegaskan akan mengikuti aturan arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. (*)