Demi Munculkan Gibran Jadi Ketum Golkar, Pengamat: Bila Aturan Diterabas Bangsa Bisa Rusak

TRIBUNJABAR.ID - Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar, membuat berbagai spekulasi timbul terkai penyebabnya.

Dalam hal ini nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi calon ketua umum baru.

Saat ini tersebar poster Gibran didukung maju sebagai kandidat Ketum Partai Golkar di grup obrolan WhatsApp. 

Namun terkait masuknya nama Gibran, pengamat politik menyebut bahwa anak sulung Presiden Joko Widodo itu belum layak. 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat jadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar.

“Soal Gibran, ya itu tidak memenuhi syarat kalau dalam aturan (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD/ART) Partai Golkar,” kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Lebih pedas, bahkan Ujang menyebut bahwa Golkar dirusak jika benar Gibran diusung menjadi kandidat ketum karena ada aturan yang dilanggar.

“Kalau ingin diterabas aturannya, itu yang membuat bangsa ini termasuk Golkar menjadi rusak. Karena kita tahu partai itu pilar demokrasi. Demokrasinya diacak-acak ya jadi begitu,” ujarnya.

Sementara itu pendapat senada dinyatakan Ujang apabila Presiden Jokowi maju menjadi Ketum Golkar.

Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Jadi Jokowi dan Gibran mungkin telah menanamkan kerusakan gitu ya dalam bangsa ini dan Partai Golkar,” katanya.

Ujang sempat mengingatkan bahwa Golkar punya sejumlah aturan bagi calon ketua umumnya.

Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai.

Selain itu, menurut dia, ada istilah prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (pdlt) dalam tradisi Golkar.

Sementara itu, Gibran dan Jokowi diketahui sebelumnya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan belum bergabung apalagi menjadi kader Partai Golkar.