Sosok Airlangga Hartarto yang Resmi Mundur dari Ketum Partai Golkar, Lengkap Harta Kekayaannya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto yang menjadi perhaian setelah menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar.

Profil dan jumlah harta kekayaan pun mendadak menjadi sorotan.

Airlangga mengatakan keputusan mundur dari Ketum Golkar ini dilakukannya untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

Sosok Airlangga Hartarto

Merangkum dari berbagai sumber, Airlangga Hartarto lahir pada 1 Oktober 1962 di Surabaya, Jawa Timur.

Airlangga merupakan anak kedua dari pasnagan Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan R. Hartini Soekardi.

Ayahnya merupakan seorang menteri di masa Orde Baru.

Baca juga: DPD Golkar Jabar Belum Bersuara soal Mundurnya Airlangga Hartarto: Tunggu Perkembangan di Pusat

Meski lahir di Surabaya, Airlangga menempuh pendidikan SMA di Kolese Kanisius Jakarta, dan lulus thaun 1981.

Ia kemudian kuliah di Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada 1987.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Monash University Australia, dan mendapatkan gelar MBA pada 1996.

Setehun setelahnya, Airlangga meraih gelar Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne. Sebagai anak menteri, Airlangga mengawali karier sebagai pengusaha.

Dia berbisnis di berbagai lini seperti bidang agraria (pupuk) melalui PT Graha Curah Niaga. Lalu di bidang alat berat melalui PT Jakarta Prime Crane, serta PT Bisma Narendra.

Airlangga juga pernha menjabat sebagai Komisaris PT Sorini Corporation Tbk,

Airlangga juga dikenal aktif dan pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Sekretaris Jenderal ASEAN Federations of Engineering Organizations (AFEO).

Baca juga: Bahlil Lahadalia Calon Kuat Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Partai Golkar, kata Pengamat

Karier politik Airlangga di Partai Golkar mulai menanjak ketika dia terpilih sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2004-2009.