8 Juta Anggota Banser Diminta Siaga, Kantor PBNU Dikawal 24 Jam Agar Tak Didemo Lagi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Delapan juta anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama diminta siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan mengawal PBNU.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP), Ansor Addin Jauharudin.

Dia juga mengungkap  pihaknya siaga menjaga kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 24 jam.

Langkah itu dilakukan setelah Kantor PBNU di Jakarta Pusat didemo pada Jumat (2/8/2024).

Addin melarang demonstrasi dilakukan di Kantor PBNU.

"Ya betul (bersiaga) 24 jam, betul. Pokoknya mereka siap jaga semuanya," kata Addin di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Addin mengaku menginstruksikan para kader untuk mengambil tindakan tegas "menggebuk" massa yang nekat berdemo. Ia mengaku GP Ansor bersiaga karena tidak ingin kantor PBNU didemo kembali.

Baca juga: Hubungan PKB-PBNU Retak, Dua Orang Ini Dituding Jadi Penyebabnya, 2 Kiai Utusan NU Bakal Ditolak PKB

"Ini kita instruksikan seluruh kader di seluruh Indonesia, jadi kita minta pertama tidak ada lagi aksi di depan PBNU, apapun itu. Kalau ada kita langsung sikat, langsung gebuk, tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif," kata Addin.

Kantor PBNU menjadi sasaran demonstrasi sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Santri Gus Dur, Jumat.

Massa menuntut sejumlah hal kepada PBNU sehubungan demonstrasi tersebut, satu di antaranya adalah pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

PBNU menuduh demonstrasi itu didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menuduh massa yang mendemo Kantor PBNU digerakkan oleh sejumlah kader PKB.

Baca juga: Kisruh PKB-PBNU Terkait Pansus Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI: PBNU Harusnya Berterima Kasih

Konflik antara PBNU dengan PKB semakin mengemuka setelah DPR meluncurkan pansus untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 1445 H.

Pembentukan pansus ini disahkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Kemudian, PBNU membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan "pembelokan sejarah" PKB oleh pimpinan saat ini. Pimpinan PKB sendiri menyebut langkah PBNU tersebut intervensi terhadap parpol. (kompastv)