Bupati Cianjur Bakal Tindak Tegas Pihak yang Melakukan Perpeloncoan Selama MPLS Berlangsung

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Bupati Cianjur Herman Suherman meminta sekolah untuk tidak melakukan perpeloncoan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2024 -2025.

Herman berharap pelaksanaan MPLS di Kabupaten Cianjur dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

"Selama masa MPLS ini jangan sampai ada perpeloncoan di Kabupaten Cianjur, ini instruksi dari Bupati," 

"Saya datang ke sini salah satunya untuk mengingatkan agar tidak ada perpeloncoan, apabila terjadi perpeloncoan kami akan memberikan tindakan tegas," ucap Herman saat membuka pelaksanaan MPLS di SMPN 1 Campaka, Kabupaten Cianjur, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Pj Wali Kota Bandung Ingatkan Jangan Sampai Ada Bullying Saat MPLS, Disdik Sudah Sebar Surat Edaran

 Sementara itu Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Helmi Halimudin, menjelaskan pihaknya sudah memberikan surat edaran terkait tata cara pelaksanaan MPLS.

"Tiga hari selama pelaksaan MPLS, nantinya para siswa baru akan diberikan beberap materi, seperti pengenalan sekolah, cara belajar, dan pendidikan karakter. Sehingga ketika hari berikutnya siswa baru itu bisa menyesuaikan dengan lingkungannya yang baru," katanya.

Selain itu Helmi mengatakan dalam pelaksanaan MPLS terdapat materi terkait dengan bullying. Hal tersebut dilakukan agar murid baru tidak melakukan bullying atau tindak kekerasan terhadap murid lainya.

Baca juga: Pencarian Rizki Korban Ombak Karang Papak Sisakan Waktu 2 Hari, Tim SAR Tambah Radius Pencarian

"Jadi para siswa baru itu diberikana pemahaman mengenai prilaku bullying dan tindak kekerasan. Sehingga ketika mereka sudah memahaminya, nanti mereka harus bertindak seperti apa, karena disetiap sekolah sudah ada tim untuk mengantisipasi kekerasan atau bullying," katanya.

Helmi menambahkan pihaknya sudah membentuk tim untuk mengawasi pelaksanaan MPLS mulai dari tingkat sekolah dan Disdikpora.

Ia mempersilahkan siapapun langsung melapor ke sekolah atau ke Disdikpora apabila ada tindak kekerasan dan bullying. (*)