Heboh Kabar Pembatasan BBM Mulai 17 Agustus 2024, Menteri Luhut, Airlangga & Erick Thohir Buka Suara

TRIBUNJABAR.ID - Kabar bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024 tengah heboh menjadi sorotan publik.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya, Rabu (10/7/2024).

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan Instagramnya.

Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru 12 Juli 2024 di SPBU Semua Wilayah, Cek Harga Pertalite hingga Pertamax

Diketahui, pernyataan itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan 1 dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.

Luhut berharap rencana yang tengah dipersiapkan tersebut bisa membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Kemudian, pernyataan Luhut terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendapatkan respon dari beberapa menteri Jokowi lainnya.

Respons Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonominan Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih berdiskusi lebih lanjut terkait wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.

Airlangga mengaku pihaknya bersama Presiden Joko Widodo masih akan membicarakan rencana tersebut.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com.

Ia menyampaikan meski pemerintah tengah memnbahasa pengetatatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.

Respons Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuatn kebijakan

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, rencana pembatasan itu memiliki tujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran.