Viral Nama Aplikasi Mengandung Konotasi Negatif, Termasuk di Sumedang, Ini Kata Sekda Jabar

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, segera melakukan kroscek nama aplikasi yang belakangan menjadi perbincangan.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribun Jabar/Handika Rahman
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, segera melakukan kroscek nama aplikasi yang belakangan menjadi perbincangan.

Sejak beberapa hari lalu, netizen ramai memperbincangkan nama-nama aplikasi kreasi sejumlah pemerintah daerah yang dinilai mengandung konotasi negatif, baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia.

Aplikasi-aplikasi ini pun di antaranya diciptakan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat.

Nama aplikasi yang menjadi sorotan di antaranya aplikasi SiPepek, akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan, milik Kabupaten Cirebon.

Penamaan aplikasi ini dinilai berkonotasi negatif karena berarti sebutan vulgar untuk alat kelamin perempuan pada bahasa daerah di Sumatera.

Baca juga: Viral Aplikasi Pemerintah Bernama Nyeleneh Termasuk dari Cirebon dan Sumedang, Ini Klarifikasinya

Ada juga aplikasi SiPedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online.

Pedo dalam bahasa Sunda merupakan pernyataan enak terhadap makanan atau masakan. Namun di sisi lain identik dengan kelainan seksual.

"Saya akan cek ricek kembali, karena ada kepantasan dan kepatutan. Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, meng-custom aplikasi yang ada," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/7/2024).

Apalagi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar pemerintah daerah tidak lagi membuat aplikasi baru, cukup memanfaatkan platform yang sudah ada.

Selain untuk efiensi anggaran, juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah.

Baca juga: Waspada Kirim Barang Lewat Aplikasi, Polsek Penjaringan Ungkap Modus Penggelapan Oknum Kurir

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, kata Herman, telah berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi.

Sementara mengenai penamaan aplikasi yang berkonotasi negatif, Herman menegaskan akan melakukan evaluasi guna meredam persoalan ini.

"Kalau ada hal kurang tepat terkait penamaan, nanti kami akan evaluasi. Harus cek ricek kita akan ingatkan," ucapnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved