Elektabilitas Masih Rendah, Bima Arya Petakan Pengalaman Pemilihan Wali Kota Bogor

Laporan Wartawan TribunJabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID , BANDUNG - Bakal calon yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, Bima Arya, tidakk terlalu mengkhawatirkan popularitas dan elektabilitasnya yang masih rendah.

Terlebih bila hal itu dibandingkan dengan sosok Ridwan Kamil atau Dedi Mulyadi. 

Bima mengatakan bahwa berbekal pengalaman dalam pemilihan Wali Kota Bogor pada 2013, ia mampu keluar sebagai pemenang di tengah minimnya elektabilitas dan dukungan partai.  

"Saat bertarung di Pilwalkot Bogor tahun 2013 lalu, PAN hanya punya 3 kursi, serta lawan adalah incumbent dan tokoh yang sudah mengakar di Kota Bogor, tapi saya bisa terpilih,," ujar Bima Arya saat diskusi pilkada bertajuk Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat, yang digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar dan PW Muhammadiyah Jabar, di Jalan Maskumambang Kota Bandung, Minggu (7/7/2024).

Baca juga: Didatangi Bima Arya, Dedi Mulyadi: Mudah-mudahan saya berjodoh dengan orang Bogor

 Bima Arya menyebut bahwa politik itu dinamis. Saat ia maju di Pilwalkot Bogor, survei elektabilitasnya bahkan tak melebihi 10 persen, sementara lawannya begitu berat. 

"Spirit saya adalah 'Just do the best, and let God do the rest'. Urusan saya adalah ikhtiar, memperkenalkan gagasan, kukurilingan, ngawangkong," ,ujarnya.

Menurut Bima, menjadi bakal calon Gubernur Jabar bukan urusan gagasan atau keinginan suara dari bawah alias grassroot semata. 

"Ini urusan para Dewa di Jakarta. DPP Partai juga tak bisa putuskan sendiri karena harus dibicarakan dengan KIM atau partai lainnya. Tugas saya adalah menyampaikan gagasan dan meningkatkan elektabilitas, karena ketika nanti disurvei hasilnya cukup baik," katanya.

Baca juga: PKB Ogah Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024, Pilih Usung Sandiaga Uno

Bima Arya juga menyampaikan gagasannya bahwa Gubernur Jabar harus sering duduk bersama dengan para bupati dan wali kota untuk merumuskan prioritas pembangunan di daerah.

Menurut dia, gubernur tidak memiliki wilayah, namun memiliki peran strategis yang bisa menyambungkan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat.

"Kadang dana anggaran provinsi bisa turun  berdasarkan kedekatan dengan gubernur. Ada kabupaten yang dapat ratusan milyar, sementara kabupaten lain zonk." 

"Jika duduk bareng akan bisa dipetakan mana daerah yang benar-benar membutuhkan," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Dewan Pakar ICMI, Muslim Mufty, menyampaikan pandangannya.

Muslim menyarankan Bima untuk menjadi cawagub Ridwan Kamil.

"Tingkat  kemenangannya tinggi, sehingga ide dan gagasan Bima yang luar biasa akan terpelihara selama lima tahun, sekaligus sabar menanti lima tahun sebelum jadi Gubernur di 2029," katanya.

Sedangkan pengamat politik Unpad, Firman Manan, justru berharap Bima maju sebagai bakal calon gubernur.

"Karena ide dan gagasan hanya bisa direalisasikan ketika menjadi gubernur," katanya.  (*)