AKHIRNYA Mensos Risma Buka Suara soal Bansos Beras, Mengaku Khawatirkan Hal Ini

Tri Rismaharini membenarkan soal Kemensos tak lagi membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras.

Editor: Ravianto
Youtube@MKRI
(Kiri ke kanan) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, J(5//4/2024). Wapres harap 4 menteri membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa Pilpres 2024. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini membenarkan soal Kemensos tak lagi membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras.

Hal ini disampaikan Risma dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Risma hadir untuk memberikan keterangan mengenai dugaan bansos digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat bertanya kepada Risma mengenai bansos beras.

"Sebelum ibu jadi Mensos, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?" tanya Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Risma pun mengamini bahwa bansos beras sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos.

Mensos RI, Tri Rismaharini, saat ditemui usai menemui para korban di Himalayan Cafe, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (20/3/2023).
Mensos RI, Tri Rismaharini, saat ditemui usai menemui para korban di Himalayan Cafe, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (20/3/2023). (Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi)

Dia menjelaskan, mulanya bansos beras ditugaskan ke Kemensos untuk membagikannya.

Namun, pada 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perselisihan harga karena menggunakan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kemensos menggunakan harga CBP. Tetapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Tetapi saya terima temuan. Akhirnya saya sampaikan kenapa BPK nanyakan. Kenapa pilih harga CBP kenapa bukan HET (harga eceran tertinggi)?" kata Risma.

Risma mengaku ketika itu dirinya meminta agar menggunakan HET atau harga pasar, namun tidak bisa.

"Akhirnya kami pun tidak mau karena saya khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CBP," ungkapnya.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved