Pansus 7 DPRD Kota Bandung Terus Bahas Raperda RPPLH, Sororti Persoalan Sampah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembahasan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) oleh Pansus 7 DPRD Kota Bandung saat ini sedang dalam tahapan mengumpulkan dan mendalami permasalahan terkait PPLH .

Anggota Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Iwan Hermawan, SE., AK, mengatakan Pansus mengadakan studi banding ke daerah lain karena RPPLH ini bisa menjadi Perda Induk dimana aturan-aturan lain akan menjadikannya sebagai referensi. 

Menurutnya beberapa permasalahan yang didalami seperti pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, dan antisipasi iklim.

Termasuk juga memahami kondisi geografis Kota Bandung yang unik di mana berada di cekungan, dilintasi Sesar Lembang dan dikelilingi kota/kabupaten yang lainnya.

"Ini memberikan dampak, pengaturan di Kota Bandung akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni kondisi Kota/ Kabupaten tetangga," ujar Iwan. 

Iwan mengatakan sebagai salah satu upaya mengumpulkan data dan mendalami permasalahan pansus 7 pun telah melakukan studi banding ke Jakarta terkait kualitas air dan udara dan Denpasar untuk pengelolaan sampah. 

"Jakarta memiliki rencana-rencana Induk Pengelolaan air, untuk bisa diadopsi di Kota Bandung termasuk didalamnya antisipasi banjir. Sementara di Denpasar terdapat pengelolaan sampah dengan  TPST dan TPS3R," ujarnya.

Menurut Iwan, kerja sama TPS dan incenerator jika memungkinkan di wilayah TPA Legoknangka atau dimanapun yang disepakati ada penerapan sebagaimana dilaksanakan di Denpasar untuk beberapa kabupaten tetangganya. 

Iwan, mengatakan,  berdasarkan aturan Undang-undang incenerator termasuk yang tidak direkomendasikan.

Tapi berdasar kajian dan pengalaman di negara maju, tidak mungkin menyelesaikan masalah sampah hanya dengan cara yang alami saja yakni 3 R, karena penambahan sampah tidak bisa diimbangi oleh pengurangan timbunan sampah. 

"Di beberapa Negara ada teknologi  incenarator yang ramah lingkungan. Makanya perlu kajian mendalami terkait incenerator dan dampaknya bagi lingkungan, " ujarnya. 

Iwan mengatakan, Pansus 7 telah melakukan sosialisasi rancangan Perda ke masyarakat.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menampung masukan-masukan dan handicap yang mungkin dihadapi dalam implementasi di lapangan. 

"Karena banyak kondisi "terlanjur" misalkan menjaga kualitas air sungai vs pemukiman kumuh di sepanjang bantaran Sungai dan ODF  belum 100 persen, " ujarnya. 

Melihat kondisi tersebut, Iwan menilai perlunya Perda terkait LingkunganHidup agar Kota Bandung memiliki acuan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. 

"Dengan Perda ini, diharapkan dapat menjadi acuan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang banyak terkait dengan pengendalian perilaku masyarakat, terkait perilaku terhadap air, sampah, dan lingkungan lainnya, " pungkasnya.