Jokowi Dikabarkan Bakal Reshuffle Kabinet, Pengamat Nilai Ingin Beri Kesan Koalisi Tak Pecah

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet. Kabar itu dilontarkan politisi Partai NasDem, Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, salah satu nama baru yang akan masuk kabinet Indonesia Maju adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Umum Partai Demokrat itu diisukan akan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), menggantikan Hadi Tjahjanto yang bakal mengisi kekosongan di Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud MD.

Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, jika kabar reshuffle kabinet itu benar, Jokowi nampaknya ingin memberikan kesan bahwa koalisi partai politik Pendukung Pemerintah tidak pecah, meski terjadi perbedaan dukungan di Pemilu 2024.

Baca juga: Istana Pastikan Besok Reshuffle Kabinet, Ada Dua Menteri yang Dilantik, Termasuk AHY?

"Artinya, representasi kader dari masing-masing parpol pendukung Jokowi masih duduk di dalam kabinet termasuk dari PDI-P dan tentunya Nasdem," ujar Kristian, Selasa (20/2/2024).

Jokowi juga, kata dia, ingin memberikan citra bahwa stabilitas politik terjaga, sehingga dunia usaha dapat terus beraktivitas dan menanamkan investasinya guna menggerakkan perekonomian nasional.

Sementara terkait AHY yang dikabarkan bakal menjabat sebagai Menteri ATR, Kristian menilai bahwa AHY memiliki latar belakang pendidikan dibidang administrasi publik.

"Namun, penting digarisbawahi adalah sejauh mana pengetahuan dan pengalaman AHY di bidang yang spesifik tersebut. Artinya, AHY dituntut untuk mampu membuktikan kapasitasnya dalam mengidentifikasi akar masalah agraria dan tata ruang di Indonesia yang belakangan ini kompleksitas masalahnya semakin bertambah runyam serta memilih opsi kebijakan yang paling akurat dan efektif untuk mengatasi akar masalah tersebut," katanya.

Kristian pun menyoroti pertemuan yang digelar Jokowi dengan Surya Paloh belum lama ini. Bisa saja, kata dia, pelantikan Hadi Tjahyono sebagai Menkopolhukam merupakan hasil dari pertemuan tersebut.

"Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bisa dibaca sebagai permufakatan diantara keduanya untuk memastikan pemerintahan Jokowi akan menuntaskan masa pemerintahannya hingga peralihan pada presiden terpilih selanjutnya. Tentunya untuk menjaga itu semua, maka koalisi parpol pendukung pemerintah saat ini harus solid," katanya.

Selain itu, kata dia, kalaupun nantinya Hadi dilantik sebagai Menkopolhukam, posisi itu dapat dimanfaatkan oleh Partai Politik untuk menginfiltrasikan idealisme partai dalam kebijakan, keputusan dan tindakan yang akan diambil menteri.

"Apalagi sudah tentu Kemenpolhukam memiliki sumberdaya informasi dan data yang melimpah tentang dinamika politik, hukum, dan penegakan HAM," katanya.