Viral, Aksi Pria Diduga Petugas KPPS Asyik Cari Wanita Open BO, Petugas yang Lain Sibuk Hitung Suara

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah video aksi seorang pria diduga petugas KPPS keciduk mencari wanita Open BO, viral di media sosial.

Aksinya menjadi sorotan lantaran dilakukan ketika petugas KPPS lain sibuk melakukan perhitungan suara di TPS.

Sementara itu dirinya kepergok mencari wanita Open BO lewat aplikasi MiChat.

Baca juga: Viral Video Diduga Timses Caleg Ngamuk, Minta Kembalikan Uang Serangan Fajar, Bawaslu Buka Suara

Alih-alih membantu, pria ini malah asyik scroll foto-foto cewek seksi di aplikasi MiChat.

Kejadian pria kepergok Open BO di TPS itu dibagikan akun media sosial Instagram @kegoblogan.unfaudahh_.

Dalam postingannya, terlihat seorang pria sedang mencari-cari wanita yang cocok di aplikasi MiChat.

Pria tersebut duduk berhadapan dengan proses penghitungan suara di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pria yang mengenakan topi itu nampak sedang membuka aplikasi MiChat, diduga hendak melakukan Open Booking alias Open BO.

Dalam postingan tersebut dinarasikan pula jika pria tersebut kerja lembur.

"Tidak percuma kerja lembur gaes," tulis akun tersebut dilihat TribunnewsBogor.com, Sabtu (17/2/2024).

Di sisi lain, petugas KPPS yang lain nampak masih melakukan penghitungan suara hingga larut malam.

Beberapa petugas keamanan dari Hansip juga turut membantu proses penghitungan suara tersebut.

Sementara itu hingga artikel ini dimuat belum dikonfirmasi mengenai kebenaran dalam video viral yang beredar tersebut.

Selain itu belum diketahui lokasi dan waktu kejadian dalam video tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS, Innalillahi Petugas KPPS Garut Meninggal Dunia, Pingsan Saat Perhitungan Suara

Bendahara PPS di Paringin Bawa Kabur Honor 126 KPPS untuk Foya-foya

Bendahara sekretariat PPS Kelurahan Batu Piring, Paringin, Kalimantan Selatan tega membawa kabur honor 126 petugas KPPS.

Sosok bendahara tersebut tak lain adalah pemuda berusia 23 tahun berinisial MH.

Di saat petugas KPPS yang lain berjibaku kerja hingga lebih dari 24 jam, MH malah tega bersikap curang.

MH diketahui membawa kabur honor PPS sebesar Rp 115 juta dan digunakan untuk judi online.

Akibatnya honor 126 petugas KPPS dari 18 TPS tidak bisa langsung mendapatkan haknya.

Sariatul Adawiyah, anggota KPPS dari TPS 12 di RT 12 Kelurahan Batu Piring mengatakan, dirinya datang ke TPS pada hari pencoblosan Rabu (14/02/2024) sejak jam 04.00 Wita pagi.

Dia langsung mempersiapkan keperluan pemilu dan bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pemilu.

"Penghitungan suara di TPS 12 sampai jam 06.00 Wita pagi pada Kamis (15/02/2024), lebih dari 24 jam kami bekerja dan diakhir pekerjaan berharap ada upah yang bisa mengurangi rasa lelah namun ternyata harus tertunda," ujarnya.

Setelah dilaporkan oleh KPU Balangan, MH akhirnya diringkus personel Satreskrim Polres Balangan, Jumat (16/02/2024).

Kapolres Balangan, AKBP Riza Muttaqin melalui Iptu Galuh Rizka Pangestu Kasat Reskrim Polres Balangan mengatakan, MH diamankan di salah satu penginapan di Kabupaten Tabalong, sekitar pukul 15.00 Wita.

Setelah mendapat laporan dari KPU Balangan pada pagi hari, sejumlah anggota Polres Balangan langsung melakukan penyelidikan.

Pelaku yang membawa kabur honor petugas KPPS di Batu Piring diringkus.

Saat diamankan pelaku sedang berada di salah satu kamar seorang diri.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 17 juta, dan saat ini kami bawa ke Mapolres Balangan," kata Galuh Rizka.

Baca juga: Viral Video Caleg Bentak dan Kasari Petugas KPPS hingga Trauma, Mengaku Orang Penting di Lampung

MH selaku bendaraha sekretariat PPS mengambil uang tunai pada Senin (12/02/2024). Uang itu seharusnya untuk honor KPPS dan Linmas.

Sebagian sudah diserahkan ke anggota sekretariat PPS lain untuk membayar honor Linmas.

Tersisa uang KPPS pada MH sebesar Rp 115 juta.

Sejak mendapatkan uang tersebut secara bertahap tersangka menyetor uang tersebut ke dalam rekening pribadinya.

"Honor yang sudah dimasukkan ke rekening pribadi digunakan untuk main judi online," ungkapnya.

MH diam-diam pergi ke Tanjung Tabalong sejak Kamis (15/02/2024) dini hari saat penghitungan suara mulai selesai dilakukan di TPS. Dia kabur karena sudah tidak ada uang lagi untuk pembayaran honor KPPS.

"MH pergi ke penginapan di Tabalong dengan menggunakan kendaraan sendiri," tambahnya.

Saat ini Sat Reskrim masih melakukan pendalaman kasus ini

Sebelumnya KPU Balangan juga telah melakukan konferensi pers mengenai adanya persoalan honor KPPS di Kelurahan Batu Piring yang diduga dibawa kabur oleh bendahara sekretariat PPS Batu Piring.

Dalam konferensi pers Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengatakan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat mengenai permasalahan yang terjadi, Jumat (16/02/2024).

"Setelah mendapat informasi tersebut, kami langsung menkonfirmasi dan menghubungi PPS serta pihak kelurahan, dan melaporkan ke Polres Balangan," ujarnya seperti dilansir Banjarmasinpost.

Sekretaris KPU Balangan Hairir Rifani mengatakan penyaluran anggaran Pemilu ke tingkat PPS dilakukan dua tahap, tahap pertama pada 07 Februari 2024 yaitu untuk biaya pembuatan TPS operasional KPPS.

Dan untuk honor KPPS disalurkan pada 12 Februari 2024.

Pengambilan dananya dilakukan dua orang yaitu sekretariat PPS dan Bendahara PPS.

Uang itu seharusnya untuk pembayaran honor KPPS dijadwalkan pada Kamis (15/02/2024) yaitu satu hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Pada saat penyaluran anggaran pemilu di tahap pertama ke KPPS tidak ada masalah semua tersalurkan dari seluruh desa dan kelurahan, pada tahap dua ini yang untuk honor KPPS dan honor Linmas ternyata di Kelurahan Batu Piring yang tertunda, hanya satu kelurahan ini saja," ungkapnya.

Hairir menambahkan untuk honor Linmas sudah dibayarkan, karena bendahara menitipkan anggaran Rp 50 juta untuk Linmas dan sisanya untuk KPPS sehingga sisa uang yang masih ada pada bendahara dan diduga dibawa kabur adalah Rp 115 juta.

Komisioner KPUD Balangan Wahyudi mengatakan masalah ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan proses Pemilu.

"Kami mengupayakan ada jalan keluar untuk pembayaran honor KPPS, dan diusahakan sebelum proses pleno di tingkat kecamatan permasalahan ini bisa teratasi sehingga tidak mengganggu jalannya proses pleno dan proses Pemilu lainnya," ungkapnya.

Artikel ini diolah dari TribunnewsBogor.com dan WartaKotalive.com