Satpol PP dan Camat di Majalengka Diminta 'Gercep' Tertibkan APK Pemilu 2024 di Daerah Masing-masing
Para camat se-Kabupaten Majalengka juga diminta mengerahkan Satpol PP kecamatan untuk menertibkan APK Pemilu 2024 di wilayahnya masing-masing.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menginstruksikan kepada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka untuk menertibkan APK Pemilu 2024.
Terutama atribut kampanye Pileg maupun Pilpres yang hingga kini masih terpasang, karena jelas-jelas melanggar aturan, dan harus segera ditertibkan.
Bahkan, menurut dia, para camat se-Kabupaten Majalengka juga diminta mengerahkan Satpol PP kecamatan untuk menertibkan APK Pemilu 2024 di wilayahnya masing-masing.
"Kami sudah memerintahkan Satpol PP dan camat untuk segera menertibkan APK yang hingga kini masih terpasang," kata Dedi Supandi saat ditemui usai Apel Pergesaran Pasukan Pengamanan TPS Pemilu 2024 di Mapolres Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Selasa (13/2/2024).
Baca juga: Ratusan Personel Polres Majalengka Dikerahkan untuk Pengamanan TPS Pemilu 2024
Ia mengatakan, penertiban APK tersebut juga harus dikoordinasikan dengan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya.
Bahkan, para camat pun harus berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan di masing-masing wilayahnya untuk penertiban APK di masa tenang kali ini.
"Saya meminta Satpol PP dan camat untuk segera menertibkan APK Pemilu 2024, khususnya apabila ditemukan yang sampai hari ini masih terpasang," ujar Dedi Supandi.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, mengakui, peran pengawas pemilu di hari-hari terakhir kampanye, masa tenang hingga pemungutan suara sangat penting.
Pasalnya, keberadaan pengawas pemilu menjadi sorotan bagi banyak pihak terkait kualitas kontestasi pesta demokrasi, dan mencegah seluruh potensi pelanggaran.
Ia menekankan, potensi pelanggaran yang paling diwaspadai di masa tenang Pemilu 2024 seperti sekarang ialah praktik politik uang, sehingga harus diawasi secara maksimal.
"Kami sebagai pengawas pemilu berharap bisa terus menjaga integritas dari mulai masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara nanti," kata Dede Rosada.
| Drainase Lancar, Macet Hilang: Satpol PP Bandung Kerahkan Backhoe Bongkar PKL di Babakan Tarogong |
|
|---|
| Satpol PP Bandung Siap Bongkar 42 Billboard dan 20 Bando Ilegal di Kota Bandung |
|
|---|
| Pemprov Jabar Klaim WFH Tekan Biaya Operasional 75 Persen, Listrik Hemat 19 Persen |
|
|---|
| Pastikan Tutup Saat Jumat Agung, Tempat Hiburan Malam di Bandung Diperiksa Satpol PP |
|
|---|
| Puluhan Reklame Ilegal di Bandung Mulai Ditertibkan, Farhan Singgung Keselamatan Warga |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Penjabat-Bupati-Majalengka-Dedi-Supandi-s.jpg)