Revisi Undang-Undang Desa Bisa Berdampak Positif dan Negatif, ini Kata Pengamat Politik Unpar

"Keragaman kemampuan dan keahlian kepala desa tentunya membuka probabilitas terjadinya kesalahan dalam metode pengumpulan data, cara mengolah informasi, dan mengartikan informasi dan pengetahuan maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang dihasilkan akan membawa dampak yang buruk," katanya.

Kondisi itu akan runyam manakala kepala desa tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dapat mumpuni kemudian harus berhadapan dengan rumitnya metode pengumpulan data, cara mengolah informasi, dan mengartikan informasi dan pengetahuan. 

"Tentunya kondisi tersebut akan membawa hasil yang buruk dan merugikan bagi masyarakat desa. Kondisinya akan semakin bertambah kompleks apabila kemampuan kepemimpinan kepala desanya rendah, maka celaka karena masyarakat akan terjebak kondisi yang buruk dalam jangka waktu yang panjang," ucapnya.

Solusi yang bisa dimunculkan, kata dia, adalah menginisiasi program sertifikasi bagi aparatur desa mulai dari Kepala Desa hingga ke jenjang struktur pemerintahan desa di tingkat kewilayahan yaitu kepala dusun. 

"Hal ini untuk memastikan agar aparatur desa memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang baik serta ahli dalam mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data agar kebijakan yang dihasilkan dan proses implementasinya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya. (*)