Data Warga Miskin Pemkab Indramayu Berbeda dengan BPS, Nina Agustina Singgung Budaya Malu yang Mampu

Nina Agustina mengatakan, peningkatan jumlah KPM tersebut bukan berarti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. 

Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
Dokumentasi--- Bupati Indramayu, Nina Agustina, Kamis (1/2/2024). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID,  INDRAMAYU - Ada yang berbeda dalam penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BPCBP) kepada masyarakat di Indramayu.

Penyaluran BPCBP kali ini diwarnai sentilan Bupati Indramayu, Nina Agustina, terhadap mereka yang kurang memiliki rasa malu.

Nina Agustina mengimbau agar masyarakat mulai menerapkan budaya malu.

Menurut Nina, apabila ada warga yang merasa mampu, ia meminta warga tersebut segera melapor ke petugas.

Sehingga kuota yang tersedia bisa dialihkan untuk warga yang benar-benar membutuhkan.

Hal ini sekaligus upaya untuk menjamin agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

Jumlah BPCBP untuk Kabupaten Indramayu sendiri diketahui mengalami peningkatan di tahun 2024.

Yakni mencapai 260.190 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Nina Agustina mengatakan, peningkatan jumlah KPM tersebut bukan berarti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. 

Sementara dalam data, penduduk miskin di Kabupaten Indramayu justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin tahun 2022 di Kabupaten Indramayu tercacat hanya 12,77 persen kemudian turun di tahun 2023 menjadi 12,13 persen.

Nina menjelaskan, perihal data penerima bansos tahun ini diketahui berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan merujuk data yang sama dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Jadi kelihatannya penduduk miskin bertambah, karena KPM juga naik. Padahal semua karena kami tidak cukup waktu melakukan verifikasi dan validasi data KPM," jelas Bupati Indramayu, Nina Agustina, Selasa (6/2/2024).

Nina menduga, naiknya jumlah KPM akibat adanya ketidakcocokan data di lapangan. 

Terlebih dia mendapatkan banyak laporan adanya warga yang sudah mampu justru masuk dalam daftar KPM penerima bansos.

"Saya imbau agar masyarakat mulai menerapkan budaya malu. Yang merasa sudah mampu, informasikan kepada petugas kami di lapangan agar kuotanya bisa dialihkan kepada warga yang benar-benar yang membutuhkan," ujar Nina. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved