Diskominfo Jabar dan Unisba Waspadai Perang Digital dan Hoaks Jelang Pemilu, Ada 800 Laporan Masuk

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kalangan akademisi dan berbagai pihak lainnya terus berupaya menanggulangi potensi perang siber di media sosial pada masa Pemilu 2024.

Hal ini di antaranya dilakukan dengan mengoptimalkan pemahaman literasi masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, lancar, dan transparan di Jawa Barat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah mengatakan aksi saling serang di media sosial termasuk juga upaya mendiskreditkan atau menyerang orang-orang yang berbeda pandangan politik harus diantisipasi.

Hal ini agar masyarakat menjadi tenang menghadapi pemilu sehingga melakukan pemilihan secara bijak dan cerdas.

"Tim Saber Hoaks alhamdulillah setiap hari selalu ada klarifikasi terhadap berita-berita hoaks," kata Ika di sela-sela IKP Talks Digital Workshop Series di Gedung Pascasarjana Unisba, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: KPU Lantik Ribuan KPPS se-Kota Bandung untuk Pemilu 2024, Disiapkan Suplemen dan Ada Lomba TPS Unik

"Meskipun sekarang agak menurun juga dibanding 2019, mungkin warga kita juga sudah mulai paham, cerdas, aware juga, bisa juga melakukan klarifikasi sendiri juga," ujarnya.

Ia mengatakan, terus-menerus melakukan literasi digital ke sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.

Mengenai hoaks yang beredar, ia mengatakan pada 2023 terdeteksi 800-an laporan, sebanyak 500 di antaranya adalah hoaks.

Antisipasi pun dilakukan terhadap potensi serangan terhadap keamanan website menjelang pemilu ini.

"Kalau untuk keamanan website, kami tentunya dari sisi infrastruktur, jaringan, aplikasinya juga tentunya harus kami perkuat juga," ujarnya.

"Kemudian, kami juga memiliki tim respons cepat juga untuk insiden common and information, sudah jalan," kata Ika.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Atie Rachmiatie, mengatakan pihaknya bersama pemerintah konsen dengan gangguan pemilu ini, seperti perang digital di dunia maya.

Baca juga: Dokter hingga Perawat Dikerahkan Pemkab Indramayu untuk Jamin Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2024

"Kemudian kita bagaimana menghadapi perang ini. Selain kita harus menjadi lebih cerdas dalam menghadapi berbagai informasi, yang mungkin dibedakan antara disinformasi dan misinformasi. Tetapi juga harus mengedukasi kepada para relawan dan timses peserta Pemilu," katanya.

Masyarakat pun, katanya, harus terus diedukasi jangan sampai salah kaprah di media sosial atau dunia maya.