Lokasi Sekolah Bisa Dipakai TPS Pemilu 2024, Pj Wali Kota Bandung Sebut Antisipasi Banjir & Longsor

Laporan Wartawan TribunJabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID , BANDUNG - Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengingatkan jajaran kewilayahan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi potensi hujan deras saat hari pencoblosan serta memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, seperti banjir dan longsor.

Menurut Bambang, antisipasi banjir harus dilakukan agar pelaksanaan pemilu pada 14 Februari tahun 2024 berjalan lancar.

"Alternatif tempat pemungutan suara (TPS) bisa digunakan seperti bangunan sekolah atau barang milik daerah yang diperbolehkan," ujar Bambang di Balai Kota, Rabu (24/1/2024).

Bambang mengatakan, panitia TPS dan KPU dapat mencoba mencari alternatif salah satunya memanfaatkan sekolah baik SD maupun SMP.

Menurut, Bambang berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa curah hujan di Kota Bandung masih cukup tinggi sampai satu bulan mendatang.

Baca juga: Kapolres Indramayu Jelajahi Sejumlah Ponpes, Ajak Pengurus dan Santri Ciptakan Pemilu yang Damai

"Cuaca informasi dari BMKG bahwa untuk satu bulan kedepan curah hujan masih cukup tinggi. KPU dan Pemkot Bandung sedang memetakan TPS yang rawan terkena bencana," ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti mengatakan, telah berkoordinasi mengenai lokasi TPS agar dipilihkan tempat yang bisa terjangkau dan terakses dengan mudah.

Terutama bagi pemilih disabilitas dan bebas dari potensi bencana.

KPU akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung terkait potensi hujan deras saat hari pencoblosan.

"Masalah cuaca juga sudah dikoordinasikan, sudah antisipasi sebisa mungkin agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya meski di musim penghujan," ujar Wenti.

Wenti mengatakan, logistik sekarang pada tahap pengecekan.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id, untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI

Surat suara yang rusak memang ada, tapi sudah dilaporkan dan tidak terlalu banyak.

Baca juga: Kemenkumham Jabar Bantu Kawal Pemilu Melalui Penyuluhan Hukum Serentak Ciptakan Netralitas Aparatur

"Kami usahakan distribusi logistik bisa dilakukan di awal Februari," ucap Wenti. (*)